56 Desa dan Kelurahan di NTT Diresmikan Jadi Wilayah Sadar Hukum

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT Marciana Dominika Djone, dalam sambutannya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Walikota Kupang, Sabtu ( 23/9/2023), mengatakan pada tahun 2023 ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT berkomitmen untuk bersinergi dan menyelaraskan pelaksanaan sebagian tugas-tugas pembangunan Hukum dan HAM tersebut di seluruh wilayahnya.

Oleh karenanya tugas-tugas pembangunan Hukum dan HAM tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Salah satu prioritas kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT yaitu program dan kegiatan meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.

"Program desa atau kelurahan sadar hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia," ujarnya.

Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Provinsi NTT tentu memiliki tantangannya tersendiri. Sebagai provinsi kepulauan, maka percepatan pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum harus efektif dan efisien yang dilakukan secara gotong royong oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bersama organisasi bantuan hukum dan kelompok masyarakat.

Menyadari hal tersebut maka dalam Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT memperkuat prinsip elaborasi dalam melaksanakan Pembinaan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Setelah melakukan pembinaan dan pengukuhan desa dan kelurahan sadar hukum, maka pada hari ini tibalah pada saat yang berbahagia untuk melakukan peresmian desa atau kelurahan sadar hukum.

Editor : Sefnat Besie