Sidang Lanjutan Kasus Alfred Baun, Begini Permintaan Penuntut Umum Kepada Hakim Tipikor Kupang

KEFAMENANU, iNewsTTU.id - Sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah berlangsung dengan terdakwa Alfred Baun pada Selasa, (22/08/2023). Sidang ini dilaksanakan sebagai respons terhadap pelanggaran Pasal 23 UU Tipikor.

Agenda utama dalam sidang ini adalah pembacaan replik oleh Penuntut Umum sebagai tanggapan terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Baca Juga

Bebas atau Tidak, Nasib Ketua Araksi Ditentukan Pekan Depan dalam Kasus Laporan Palsu

Sidang dimulai pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis, Sarlota Suek, serta Hakim Anggota Yulius Eka Setiawan dan Lizbet Adelina.

Panitera Pengganti Dian Ekawati Septory, Jaksa Penuntut Umum Andrew Keya, sementara Penasihat Hukum Terdakwa adalah Jemmy Haekase.

Dalam Replik yang dibacakan oleh Penuntut Umum, berbagai poin dari pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ditanggapi.

Baca Juga

Alfred Baun Dituntut 3, 6 Tahun Penjara, Minggu Depan Baca Pembelaan

Salah satu poin yang ditanggapi adalah dalil Penasihat Hukum yang menyebutkan bahwa jalan Oekoronikus dinamakan Jalan Nona Manis karena adanya Pasar Nona Manis.

Penuntut Umum merespons bahwa contoh-contoh yang diberikan oleh Penasihat Hukum tidak relevan, seperti contoh jalan di Kupang yang dekat pasar.

Menurut Penuntut Umum, tidak ada bukti bahwa jalan-jalan tersebut secara umum dikenal dengan nama pasar tersebut.

Baca Juga

Eksepsi PH Alfred Baun Ditolak Hakim, JPU Kejari TTU Segera Hadirkan Saksi

"Sama halnya dengan Jalan Timor Raya di depan Pasar seribu, orang tetap menyebut Jalan Timor Raya di depan Pasar Seribu dan tidak pernah ada orang menyebut Jalan Pasar Seribu karena jalan tersebut mempunyai namanya sendiri yaitu Jalan Timor Raya," ujar Penuntut Umum, Andrew Keya.

Selain itu, Penuntut Umum juga menanggapi argumen terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan membuat dan menandatangani laporan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan tugas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ARAKSI.

Penuntut Umum menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diduga memerintahkan orang lain untuk mendekati pejabat dan menawarkan komitmen berupa uang agar laporan terkait Embung Nifuboke yang sudah dilaporkan ARAKSI ke Kejati NTT dapat ditarik kembali.

Baca Juga

JPU Kejari TTU minta Hakim Tipikor Kesampingkan Eksepsi PH, Terdakwa Alfred Baun

"Selain itu, terhadap dalil yang disampaikan Terdakwa Alfred Baun menyampaikan bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 108 ayat (1) KUHAP maka tindakan terdakwa membuat dan menandatangani laporan," katanya.

Penuntut Umum pada akhirnya menyatakan sikapnya yang tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2023.

Tuntutan tersebut memohon agar Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

Baca Juga

Sidang Perdana Laporan Palsu Alfred Baun Hari Ini Digelar

"Terdakwa Alfred Baun terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, 'memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana korupsi, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan' sebagaimana dakwaan Penuntut Umum," ungkapnya.

Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp250.000.000,-, dan penahanan jenis Rutan.

 "Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun," jelasnya.

Diketahui sidang ditunda hingga tanggal 5 September 2023 dengan agenda pembacaan putusan.

Editor : Sefnat Besie