FLORES TIMUR, INewsTTU.id – Partai PRIMA Flores Timur menyoroti perubahan rencana pengadaan 700 ekor sapi menjadi 150 ekor yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Perubahan tersebut dinilai perlu dilakukan secara hati-hati karena disebut berkaitan dengan kontrak pengadaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia.
Sekretaris Partai PRIMA Flores Timur, Arnold Yoseph Payong Lamak Parlan Lamakraja, mengatakan pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek hukum dan kontraktual sebelum mengambil keputusan.
Menurut Arnold, pengurangan volume pengadaan tidak semestinya dilakukan secara sepihak apabila kontrak sebelumnya telah mengikat para pihak.
“Perubahan isi kontrak di tengah jalan tanpa persetujuan penyedia adalah langkah yang berisiko,” ujar Arnold, Senin (15/9/2026).
PRIMA Soroti Tiga Opsi
Arnold mengatakan terdapat tiga opsi yang ditawarkan pemerintah daerah terkait keberlanjutan proyek pengadaan sapi.
Ketiga opsi tersebut yakni membatalkan seluruh kontrak pengadaan, mengurangi volume menjadi 150 ekor melalui adendum, serta melakukan penyesuaian pola pelaksanaan dan pengelolaan ternak di sentra peternakan.
PRIMA Flores Timur menilai setiap opsi harus dikaji dari sisi hukum, teknis, dan konsekuensi terhadap pihak penyedia.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menimbulkan persoalan hukum karena mekanisme kontrak tidak diperhatikan,” katanya.
Menurut dia, apabila memang terdapat perubahan terhadap volume atau pola pelaksanaan, pemerintah daerah dan pihak penyedia perlu membicarakannya secara bersama dan menuangkannya dalam dokumen adendum sesuai ketentuan yang berlaku.
Tawarkan Pengadaan 700 Sapi Secara Bertahap
Sebagai alternatif, PRIMA Flores Timur menawarkan opsi keempat berupa adendum jangka waktu kontrak dan pengadaan sapi secara bertahap.
Skema tersebut dinilai dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan daya dukung sentra peternakan Wolo Kolo, terutama ketersediaan pakan.
“Adendum waktu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kesiapan pakan sebelum seluruh populasi sapi diturunkan,” jelas Arnold.
Ia mengusulkan 700 ekor sapi tetap menjadi target pengadaan, tetapi penyalurannya dilakukan dalam beberapa tahap.
Pengadaan secara bertahap, kata dia, dapat disesuaikan dengan kapasitas sentra peternakan dan ketersediaan pakan.
Dengan demikian, pemerintah tidak harus memilih antara membatalkan seluruh kontrak atau memangkas jumlah sapi secara permanen.
Minta Bupati dan DPRD Berhati-hati
Arnold meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama DPRD mempertimbangkan aspek hukum sebelum menetapkan keputusan akhir terkait proyek tersebut.
Dia menegaskan, program pengadaan sapi harus diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendukung sektor peternakan daerah.
“Pengadaan 700 ekor sapi seharusnya menjadi modal penggerak ekonomi warga, bukan pemicu krisis hukum di tubuh pemerintah daerah,” tegasnya.
PRIMA Flores Timur berharap penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui kesepakatan yang jelas antara pemerintah daerah dan penyedia, dengan tetap memperhatikan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Arnold, pengadaan bertahap dengan adendum waktu dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan kesiapan pakan dan pengelolaan ternak di Wolo Kolo.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
