Flores Timur, iNewsTTU.id-Hampir dua tahun setelah erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, ribuan warga terdampak masih menunggu hunian tetap (huntap). Sebagian memilih mencari jalan sendiri dengan melakukan relokasi mandiri, sementara pemerintah masih menyelesaikan berbagai persoalan untuk pembangunan kawasan huntap.
Erupsi yang terjadi sejak akhir Desember 2024 itu berdampak pada enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang, Flores Timur. Dari 2.310 kepala keluarga yang terdampak, 238 keluarga memilih melakukan relokasi secara mandiri.
Keluarga lainnya masih dipersiapkan untuk menempati kawasan hunian yang disediakan pemerintah.
Tiga lokasi telah disiapkan, yakni Kuhe, Todo, dan Walang. Luas lahan yang disiapkan mencapai sekitar 52,98 hektare. Di Kuhe, pemerintah menargetkan 244 unit rumah dibangun tahun ini.
Namun pembangunan tersebut berjalan di tengah persoalan lahan dan administrasi yang belum sepenuhnya tuntas.
Persoalan itu bukan baru muncul belakangan. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah meminta agar proses penyediaan lahan dan pembangunan dipercepat.
Bagi warga yang sudah hampir dua tahun meninggalkan kampung asal, proses yang berjalan panjang berarti masa tunggu yang juga semakin panjang.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena kembali menyinggung persoalan tersebut ketika rapat bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Selasa (8/9/2026).
“Huntap bukan sekadar membangun rumah. Kita sedang membangun kembali kehidupan, ” kata Gubernur Melki saat rapat.
Melki meminta persoalan administrasi tidak membuat warga harus menunggu lebih lama.
“Saya tegaskan kepada jajaran, jangan biarkan persoalan administrasi membuat masyarakat terlalu lama menunggu,” tegasnya.
Persoalan warga yang direlokasi juga tidak berhenti pada ketersediaan rumah. Mereka membutuhkan jalan, air bersih dan sanitasi. Sekolah, fasilitas kesehatan dan rumah ibadah juga harus tersedia di kawasan baru.
Yang tidak kalah penting adalah pekerjaan.
Petani membutuhkan lahan untuk kembali bertani. Peternak, nelayan dan pelaku UMKM juga membutuhkan akses agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Bagi keluarga yang memiliki anak, perpindahan tempat tinggal tidak boleh berujung pada terputusnya pendidikan.
Kondisi kawasan huntap juga menjadi perhatian menjelang musim hujan. Pemerintah perlu memastikan lokasi yang disiapkan aman dari ancaman banjir dan lahar dingin.
“Menjelang musim hujan, risiko banjir dan lahar dingin juga harus diantisipasi. Jangan sampai masyarakat yang sudah terdampak kembali menghadapi ancaman baru,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pekerjaan pemerintah tidak selesai ketika rumah selesai dibangun. Warga yang kehilangan tempat tinggal juga kehilangan sebagian ruang hidup yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga, disebut perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya pindah tempat. Kita ingin mereka punya kesempatan memulai kehidupan yang baru dan lebih baik,” sebutnya.
Hampir dua tahun setelah erupsi, warga penyintas masih menunggu kepastian kapan mereka benar-benar bisa menempati rumah tetap dan kembali menjalani kehidupan seperti sediakala.
Pemerintah, kata Melki, tidak boleh berhenti pada janji pemulihan. Pelaksanaan di lapangan menjadi penentu apakah relokasi benar-benar membuat warga hidup lebih aman dan layak.
Melki meyakinkan bahwa pemerintah terus bekerja untuk memastikan pemulihan tidak berhenti pada janji, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Namun, warga penyintas masih menunggu kepastian tempat tinggal. Bagi mereka, pemulihan bukan lagi soal rencana atau janji, tetapi kapan rumah yang dijanjikan benar-benar bisa ditempati.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
