FLORES TIMUR, iNewsTTU.id - Indonesia telah lama memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan fisik. Tahun ini, usia republik genap 81 tahun. Namun, di tengah perayaan kemerdekaan itu, masih ada warga negara yang berhadapan dengan bentuk ketertinggalan yang mestinya sudah lama ditinggalkan.
Di Desa Ojandetun, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) kemerdekaan belum sepenuhnya terasa dalam urusan komunikasi. Desa yang berada di ujung selatan Flores Timur itu masih bergulat dengan persoalan jaringan telekomunikasi yang tak kunjung tuntas.
Warga harus berjalan kaki sekitar empat kilometer menuju desa tetangga hanya untuk mendapatkan jaringan telepon. Mereka melakukannya ketika hendak menghubungi keluarga di tempat rantau.
Persoalan serupa dialami guru dan siswa. Di tengah tuntutan pembelajaran berbasis internet, keterbatasan jaringan membuat akses pendidikan digital menjadi sesuatu yang mahal bagi sekolah di pelosok.
Bahkan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) ikut memperlihatkan betapa timpangnya akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Dasar Katolik (SDK) Kokang, Yohanes Ipir, mengatakan sekolahnya baru-baru ini menerima bantuan jaringan melalui BHAKTI ASIH. Namun, bantuan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan.
Keterbatasan perangkat dan banyaknya pengguna membuat kualitas jaringan kembali menurun.
"Sejauh ini memang sudah lebih baik, tetapi saat banyak pengguna jaringan lelet sehingga kami juga harus mencari jaringan,"ujarnya.
Sumber jaringan terdekat di Kantor Desa Ojandetun pun belum menjadi solusi. Menurut Yohanes, jaringan di lokasi itu digunakan warga dan perangkat desa sehingga kapasitasnya terbatas.
Pilihan lain adalah menuju Desa Hewa. Jaraknya sekitar empat kilometer dari Ojandetun dengan kondisi jalan yang rusak. Di desa itu terdapat sebuah tower besar.
Ironisnya, keberadaan tower tersebut belum otomatis membuat Ojandetun terbebas dari persoalan jaringan. Jarak yang relatif dekat ternyata tidak berarti jangkauan sinyal dapat menjangkau warga di Ojandetun.
Ketimpangan itu tidak berhenti pada persoalan konektivitas. Di sekolah yang sama, persoalan kesejahteraan guru swasta juga masih menjadi pekerjaan rumah.
Seluruh pengajar SDK Kokang berstatus honorer. Mereka menerima upah antara Rp350.000 hingga Rp700.000 per bulan.
Dengan penghasilan sebesar itu, kebutuhan hidup sehari-hari sulit ditopang hanya dari pekerjaan sebagai guru. Sejumlah guru terpaksa mencari penghasilan tambahan di luar jam sekolah.
"Ada tiga guru yang bertani sayur di kebun orangtua murid, mereka punya tanggungan keluarga termasuk biaya anak sekolah," bebernya.
Yohanes sendiri baru merasakan sedikit perubahan setelah memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan. Sebelumnya, ia hanya menerima Rp500.000 dari iuran Komite.
Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, pada 2019 ia membuka usaha percetakan batu merah. Usaha itu menjadi sumber penghasilan tambahan untuk menghidupi tiga anggota keluarganya.
Cerita dari Ojandetun memperlihatkan bahwa usia kemerdekaan yang telah mencapai 81 tahun belum otomatis menghapus ketimpangan. Bagi sebagian warga di pelosok, kemerdekaan masih berbenturan dengan persoalan yang sangat dasar: sulit berkomunikasi, sulit mengakses teknologi pendidikan, dan belum layaknya kesejahteraan tenaga pendidik.
Karena itu, bagi Yohanes, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia bukan sekadar perayaan. Ia berharap para pemimpin melihat persoalan di daerah seperti Ojandetun sebagai bagian penting dari pekerjaan membangun Indonesia.
Ia ingin pembangunan tidak berhenti pada slogan kemajuan, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang selama ini hidup jauh dari pusat pelayanan.
Sebab bagi warga Ojandetun, merdeka bukan hanya terbebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti dapat berkomunikasi tanpa harus berjalan berkilo-kilometer, belajar dengan akses teknologi yang layak, dan bekerja sebagai guru dengan penghidupan yang manusiawi.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
