Selain itu, PMKRI juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam memperlancar aktivitas ilegal tersebut. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses evaluasi internal yang transparan dan akuntabel oleh aparat penegak hukum.
Dalam konteks yang lebih luas, PMKRI menilai praktik penyelundupan BBM tidak terlepas dari dinamika global, seperti fluktuasi harga minyak dunia serta ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Kondisi ini menjadikan sektor energi sebagai salah satu titik rawan dalam ketahanan nasional.
Jika praktik tersebut terus dibiarkan, PMKRI menilai hal itu berpotensi memperlemah ketahanan energi nasional. Kebocoran distribusi BBM di wilayah perbatasan tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pasokan energi bagi masyarakat.
Atas kondisi tersebut, PMKRI Cabang Kefamenanu mendesak pemerintah dan aparat terkait untuk segera melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di pos lintas batas negara guna menutup celah penyelundupan.
Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kefamenanu, Yohanes Niko Seran Sakan meyayangkan jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal di wilayah perbatasan. Jika tidak ada langkah tegas dari aparat terkait, maka kami akan membuka seluruh data yang kami miliki kepada publik serta mengambil langkah aksi sebagai bentuk kontrol sosial,” tegas Presidium GERMAS.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
