Kontras dengan Nasib 9.000 PPPK Provinsi
Sebelumnya, Gubernur NTT Melki Laka Lena mengonfirmasi adanya potensi rasionalisasi besar-besaran terhadap 9.000 PPPK yang gajinya bersumber dari APBD Provinsi. Langkah ekstrem tersebut terpaksa dipertimbangkan akibat tekanan fiskal dan kewajiban mematuhi batasan belanja pegawai 30 persen.
Dengan pernyataan Bupati TTU ini, ribuan PPPK di TTU kini bisa bernapas lega karena kepastian hak dan status kerja mereka yang tetap terjamin hingga pengujung tahun.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
