Data Tidak Terintegrasi, Masalah Tak Pernah Selesai
Wabup menyoroti praktik pengumpulan data sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap OPD memiliki data, namun tidak terhubung dan tidak dianalisis secara lintas sektor. Akibatnya, pemerintah daerah kerap bersikap reaktif, seperti “pemadam kebakaran”, tanpa menyentuh akar persoalan.
“Kalau tidak berbasis data, kita hanya siram api lalu pulang, tunggu kebakaran berikutnya. Ini tidak boleh. Masalah harus diselesaikan, bukan dibiarkan menahun,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya data sebagai dasar merumuskan kebijakan, regulasi, hingga perencanaan program lintas OPD agar masalah yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Ketidaktepatan Data Bantuan Sosial
Salah satu akar masalah krusial yang terungkap dalam forum tersebut adalah ketidaktepatan data penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Wabup mengungkap banyak temuan di lapangan yang menunjukkan bantuan tidak tepat sasaran akibat data yang tidak diverifikasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah.
“Dari satu desa, berapa persen yang PKH? Kita tidak pernah cek kenapa mereka PKH. Apakah mereka punya kebun? Tanamannya apa? Produktif atau tidak? Atau hanya berharap bantuan terus,” ungkapnya.
Bahkan, ditemukan praktik penyalahgunaan bantuan, seperti kartu ATM PKH yang dikuasai pihak lain karena hutang, hingga penerima bantuan yang secara ekonomi sebenarnya masih mampu.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
