KEFAMENANU, iNewsTTU.id — Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT menegaskan bahwa fokus utama dalam penanganan persoalan gizi anak bukan lagi sekadar penurunan angka stunting, tetapi pencegahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu dalam kegiatan Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan Stunting Tingkat Kabupaten TTU, yang menjadi forum bersama antar-stakeholder untuk memperkuat perencanaan, kelembagaan program, dan evaluasi capaian di lapangan.
“Kita bukan bicara penurunan, tapi pencegahan. Karena kalau kita hanya bicara turunkan angka, itu sifatnya sementara. Kita perlu mencegah dari akarnya,” Kamilus Elu
Menurutnya, meskipun program stunting sudah berjalan sejak tahun 2018, hasilnya belum signifikan. Bahkan, data menunjukkan angka stunting di TTU cenderung fluktuatif dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten.
“Sudah tujuh tahun berjalan, tapi kenapa belum turun juga? Padahal ada anggaran dari pusat, kabupaten, bahkan kecamatan. Berarti ada yang salah dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu akar persoalan adalah pelayanan yang belum menyentuh seluruh sasaran secara merata. Selama ini, kegiatan posyandu hanya melayani anak-anak dan ibu hamil yang datang, sedangkan yang tidak hadir sering kali tidak terpantau.
“Petugas hanya timbang yang datang. Yang tidak datang, tidak dicek. Padahal justru mereka ini yang paling berpotensi stunting,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab TTU akan menyiapkan SOP Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting serta kartu kendali terpadu di setiap desa.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah akan dapat memantau secara detail data ibu hamil, anak-anak balita, serta penyebab mereka tidak mengikuti layanan kesehatan.
“Ke depan kita akan bangun sistem terkoordinasi. Setiap dinas dan stakeholder punya peran masing-masing. Dengan kartu kendali, kita tahu berapa ibu hamil di desa, berapa anak yang ditimbang, berapa yang harus dikejar ke rumah,” jelasnya.
Pemerintah juga menekankan pendekatan “keroyokan” dan sistematis dalam menangani stunting. Setiap instansi terkait — dari tingkat desa hingga kabupaten — harus bergerak bersama dan tidak parsial.
“Yang tidak datang harus dikejar. Tidak boleh dibiarkan. Pelayanan harus komprehensif dan tuntas. Kalau tidak, jangan harap angka stunting bisa ditekan,” tegasnya.
Selain faktor pelayanan, ditemukan pula persoalan perilaku masyarakat yang turut memperburuk kondisi stunting, seperti rendahnya kepedulian orang tua dan kurangnya kontrol terhadap penggunaan bantuan pangan tambahan.
“Kadang makanan pendamping itu dibawa pulang, tapi kita tidak tahu dimakan siapa. Di laporan tertulis sudah dibagikan, tapi hasilnya tidak ada,” ujarnya menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
