“Prosedur penerbitan akta kematian sudah jelas. Harus ada surat keterangan kematian dari rumah sakit, kepala desa, atau kepolisian, tergantung kasusnya. Jika itu tidak dipenuhi, maka patut diduga terjadi pelanggaran,” jelasnya.
Viktor mengacu pada Pasal 44 hingga 46 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang tata cara pencatatan sipil.
Dugaan Pelanggaran Hukum Serius
Kasus ini, menurut Viktor, bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan masuk dalam ranah pidana administrasi kependudukan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran ini harus diproses secara hukum karena melibatkan pemalsuan dokumen negara.
“Ini adalah tindak pidana murni. Melanggar Pasal 93 dan Pasal 98 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006, yang mempidana setiap orang atau pejabat yang memalsukan data kependudukan dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp50 juta,” tegas Viktor.
Ia mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam penerbitan akta tersebut, baik pejabat Disdukcapil maupun petugas lain, diusut hingga tuntas dan dibawa ke pengadilan.
Pulihkan Pelayanan Dispendukcapil TTU
Lebih lanjut, Viktor juga mendesak Pemerintah Kabupaten TTU agar segera memulihkan pelayanan administrasi kependudukan yang terhenti sejak 6 Juni 2025 akibat penonaktifan Kepala Dinas Dukcapil TTU.
“Hampir satu bulan warga TTU kesulitan mengurus dokumen kependudukan. Ini meresahkan. Pemerintah harus segera bertindak memulihkan pelayanan, karena ini bagian dari tanggung jawab negara terhadap hak sipil warganya,” ujarnya.
Viktor juga meminta DPRD TTU untuk menggunakan fungsi pengawasan dan turut aktif membantu menyelesaikan masalah ini bersama pemerintah daerah.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
