JAKARTA, iNewsTTU.id – Nama Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, memang tak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat, bahkan populer di media sosial. Namun, sebuah survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengungkap fenomena menarik sekaligus menjadi catatan penting.
Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik yang luar biasa tinggi terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi, mencapai angka fantastis 95%. Angka ini mencerminkan apresiasi besar masyarakat terhadap kepemimpinan dan kinerja personal Dedi Mulyadi.
Kendati demikian, tingginya kepuasan terhadap sang gubernur ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat secara keseluruhan.
Survei yang sama menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar hanya mencapai 65%. Kesenjangan signifikan hingga 30% ini menjadi sorotan utama dalam hasil survei yang dipaparkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, pada Kamis (29/5/2025).
"Artinya, meski apresiasi publik terhadap Dedi Mulyadi sangat tinggi, persepsi publik Jabar terhadap pemprov dan wakilnya masih jauh tertinggal," ungkap Burhanuddin.
Dugaan Penyebab Kesenjangan yang Mengkhawatirkan
Burhanuddin Muhtadi menduga adanya dua kemungkinan utama yang menyebabkan disparitas mencolok ini. Pertama, birokrasi yang belum optimal. Menurutnya, Dedi Mulyadi diduga belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan peran birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar.
"Ini sekaligus masukan bagi Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk menyertakan instrumen birokrasinya, pemerintahannya, agar maju bersama-sama," saran Burhanuddin.
Kemungkinan kedua adalah ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi lama. Burhanuddin menduga adanya potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi Pemprov Jabar yang mungkin masih didominasi oleh "birokrat lama". "Jadi mereka percaya sama gubernurnya, tapi tidak percaya sama birokrasinya," imbuhnya.
Temuan survei ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Dedi Mulyadi dan seluruh jajaran Pemprov Jabar untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja. Burhanuddin menekankan pentingnya bagi birokrat Pemprov Jabar untuk menyamai ritme kerja gubernur yang dinilai sangat cepat dan efektif di mata publik.
"Gubernurnya di mata publik Jawa Barat 'gaspol' pakai gigi 9, tapi sebagian birokrat masih ada yang gigi 5 atau 6, terutama di variabel yang berkaitan dengan ekonomi," sindirnya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
