Setelah pengukuran, Nuria melapor kembali ke kecamatan dan desa untuk memastikan dokumen pelepasan tanah lengkap. Tidak ada perlawanan dari pemilik tanah maupun suku lainnya.
"Pemilik aslinya adalah Bapak Petrus Pati Kambeka, yang menerima pembayaran penuh dari saya. Dia sendiri mengakui bahwa tanah itu sah milik saya," ujar Nuria. Namun, masalah mulai muncul saat Nuria menunggu sertifikat tanah keluar.
Setelah bertahun-tahun, sertifikat itu justru terbit atas nama orang lain, yang disebutnya memiliki hubungan dengan seorang mantan anggota DPRD Provinsi bernama Hugo Kelembu.
"Saya kaget! Tanah saya diukur lagi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan saya dan pemilik sah," ujar Nuria.
Menanggapi hal ini, Hugo Kalembu pada media ini Minggu (23/2/2025) menyatakan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada proses hukum.
"Tanah ini sudah masuk ranah pengadilan. Saya menunggu proses hukum, karena semuanya akan diputuskan di sana, jika Nur memiliki dokumen yang sah, silakan dibuktikan, Saya juga memiliki dokumen yang akan saya ajukan. Jika saya memiliki bukti lebih kuat, tentu saya yang menang. Kita pasrah saja pada proses hukum," ujar Hugo via panggilan seluler.
Lebih lanjut, Hugo menegaskan bahwa persoalan ini tidak perlu diperlebar ke media, mengingat sudah dalam mekanisme hukum yang berlaku.
"Seharusnya kita menunggu putusan hukum tanpa perlu membawanya ke media Ketika ada upaya mediasi dan mereka ingin menghadirkan wartawan, saya memilih tidak hadir karena ini sudah menjadi ranah pengadilan, Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman dan biarkan proses hukum berjalan sesuai aturan," tegasnya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
