Adapun menyikapi surat Ombudsman dan Menteri LHK, maka Masyarakat Hukum Adat Amanuban di Sonaf Sonkolo telah mengeluarkan undangan untuk pelaksanaan Musyawarah Adat pada tanggal 28 September 2024 mendatang.
Pina Ope Nope menghimbau agar seluruh komponen Masyarakat Adat baik yang terdampak maupun tidak untuk hadir di Sonkolo sebagai wujud keperdulian.
“Kami harap agar warga baik yang memperoleh undangan atau tidak harap kami untuk hadir sebab kita sudah ada di depan pintu”. ujarnya.
Pina menambahkan Pentingnya Musyawarah ini adalah sekaligus memutuskan tentang sikap Masyarakat Adat terhadap PILKADA 2024 ini “untuk pemulihan Hak Adat, pihak Kementrian hingga UPT Kehutanan meminta adanya Peraturan Daerah (PERDA) Masyarakat Hukum Adat.
" Nah, perda ini tentu berkaitan dengan hasil politik, jadi kita perlu berembug dan mengambil sikap untuk memilih siapa Pemimpin TTS 2024-2029 yang sekiranya bisa memperjuangkan ini” tambah Pina.
Di tempat terpisah Ketua Panitia Musyawarah Adat Amanuban, Eximus Tse dan Sekretaris Defry Sae melalui pesan singkat menyampaikan kepada media ini mengatakan akan ada sekitar 2.000 undangan yang telah disebar.
" Sudah ada sekitar 2.000 undangan yang telah kamj disebar dan himbauan juga sudah kami keluarkan kepada tokoh-tokoh Adat Amanuban untuk hadir dalam musyawarah Adat ini," tegas Eximus.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
