Ia mengingatkan agar seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian ini.
“Keberhasilan atas pencapaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI, hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP di masa yang akan datang,” tuturnya.
Yasonna menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan DPR RI, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara.
"Langkah-langkah perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari terulangnya masalah yang sama di masa mendatang," tambahnya.
Acara ini tidak hanya menjadi momen penting dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh jajaran untuk selalu menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik dan akuntabel.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
