KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Meny Elison Seran, memberikan penjelasan terkait penerapan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 2 tahun 2023, yang mensyaratkan kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Dalam keterangannya pada Jumat (15/06/2024), Meny Elison Seran menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program JKN.
Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian, untuk mendukung pelaksanaan program JKN.
"Banyak yang berpikir bahwa tidak ada hubungan antara pengurusan SIM dengan JKN, tetapi sesuai amanat Undang-Undang nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, seluruh warga negara Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN," ujar Meny Elison Seran.
Program ini akan diimplementasikan mulai 1 Juli 2024. BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres TTU, untuk memastikan penerapan Perkap nomor 2 tahun 2023 dapat berjalan lancar.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat bahwa persyaratan ini memberatkan, Meny Elison Seran menjelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah hak setiap warga negara dan kepesertaan aktif dalam JKN wajib dimiliki.
"Kami hanya ingin memastikan bahwa status kepesertaan dalam jaminan kesehatan aktif, sejalan dengan instruksi presiden untuk mendukung kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu syarat pengurusan SIM," jelasnya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
