KEFAMENANU, iNewsTTU.id - Penangguhan penahanan tersangka penggelapan uang oleh Debt Collector Alexander Lexi Seubelan menuai kekecewaan dari korban.
Tersangka yang sempat diberikan penangguhan penahanan justru kembali melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Menanggapi kasus tersebut, Praktisi Hukum Melkianus Conterius Seran, menjelaskan bahwa penangguhan penahanan adalah hak konstitusional seorang tersangka yang ditahan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Namun, keputusan untuk mengabulkan permohonan penangguhan adalah kewenangan dari penyidik yang menangani kasus tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) KUHAP.
Secara yuridis formal, alasan penahanan didasarkan pada Pasal 21 KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
Penahanan bisa dilakukan jika terdapat kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
"Tersangka yang ditangguhkan penahanannya dan kembali mengulangi tindak pidana dapat ditahan kembali karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP," ujarnya pada Kamis (16/05/2024).
Pengacara Kondang NTT ini menambahkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia berintikan tiga tahap: formulasi, aplikasi, dan eksekusi untuk mencapai hasil 3 (tiga) nilai fundamental hukum, yakni Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang merupakan rohnya hukum.
"Terkait dengan penangguhan ini, tahap formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang yang diwujudkan dalam pasal-pasal dan penjelasannya terkait penanguhan penahanan," terang Ketua Peradi Atambua itu.
Diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari laporan korban berinisial AEH yang menuduh Alexander menggelapkan uang angsuran bulanan sebesar Rp4,6 juta untuk mobil jenis Ayla pada tahun 2022.
Alexander diduga menggunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi. AEH melaporkan Alexander ke polisi dengan nomor laporan LP/B/363/X/2023/SPKT/POLRES TTU/POLDA NTT pada 23 Oktober 2023.
Korban mengungkapkan kekecewaannya karena setelah penangguhan, Alexander semakin berani melanjutkan aksinya. "Setelah diberikan penangguhan, dia semakin jahat dan brutal," kata AEH pada Selasa (14/05/2024).
Kasi Intel Kejaksaan Negeri TTU, Hendrik Tiip, menjelaskan bahwa berkas perkara dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi.
"Sampai hari ini, berkas belum dilengkapi oleh teman-teman Penyidik," ujar Tiip melalui pesan WhatsApp pada Rabu (15/05/2024).
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
