Manipulasi Absensi, 100 PNS TTU Terancam Dipecat, Bupati Soroti Indisipliner

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Sebanyak 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terancam diberhentikan akibat tindakan indisipliner.

Hal ini disampaikan Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Senin (16/3/2026).

Baca Juga

BREAKING NEWS Bupati TTU Copot Kepala dan Sekretaris BKD, Diduga Langgar Disiplin ASN

Bupati mengungkapkan, berdasarkan paparan dari BKPSDMD TTU, terdapat sekitar 100 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpotensi diberhentikan karena tidak masuk kantor dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2026.

“Pemda TTU melalui dinas terkait saat ini masih melakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui alasan ketidakhadiran mereka,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, sebagian PNS diketahui sedang menjalani izin belajar, sehingga perlu melengkapi administrasi resmi dan mengunggah keterangan ke dalam sistem kepegawaian agar tidak dianggap melanggar disiplin.

Baca Juga

Kehilangan Uang Tunai dan Perhiasan Emas di Kost, ASN Asal Benpasi Lapor Polisi

Selain itu, Bupati juga menyoroti adanya perpindahan tugas sejumlah PNS yang belum dilaporkan secara administratif, sehingga absensi mereka masih tercatat di instansi lama.

“Jika tidak ada laporan yang jelas dan ketidakhadiran tanpa klarifikasi, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diberhentikan,” tegasnya.

Tak hanya pemecatan, sanksi lain juga mengancam PNS indisipliner, mulai dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga penurunan pangkat atau jabatan.

Baca Juga

Siap-Siap! Bupati TTU Falent Kebo akan Rotasi Seluruh Pimpinan OPD

Menurut Bupati, ketegasan perlu dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara akibat pembayaran gaji kepada ASN yang tidak menjalankan tugasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam sistem absensi elektronik. Beberapa oknum PNS diduga merusak perangkat fingerprint dengan memasukkan lumut agar sistem tidak berfungsi.

“Absensi elektronik seharusnya meningkatkan disiplin, namun justru dirusak. Ini bentuk kecurangan,” ungkapnya.

Baca Juga

Dukung Kandangkan Randis, Lakmas minta Bupati dan Wabup TTU Rampingkan OPD Pemboros Anggaran

Ia menambahkan, hasil evaluasi menunjukkan tingkat kehadiran melalui sistem elektronik rata-rata hanya sekitar 20 persen. Namun, saat menggunakan absensi manual, angka kehadiran justru mencapai 100 persen.

“Ini menjadi indikasi kuat adanya manipulasi data kehadiran,” pungkas Bupati.

Editor : Sefnat Besie