Menembus Ladang Kering Ponu, Cerita Tim Ekpedisi Patriot Membangun Harapan Petani TTU

KEFAMENANU, iNewsTTU.id — Tim Transmigrasi Patriot dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia saat ini tengah melakukan kajian potensi dan analisis kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menembus Ladang Kering Ponu, masuk keluar rumah penduduk dan kolaborasi dengan pemerintah Kecamatan dan Desa itulah kisah cerita Tim Patriot Transmigrasi Membangun Harapan Petani TTU

Baca Juga

Terungkap, Pembacok Warga Ponu di TTU Diduga Idap Gangguan Jiwa

Program nasional ini merupakan bagian dari kolaborasi besar antara Kementerian Transmigrasi dengan tujuh universitas di Indonesia.

Menurut Maulydia, salah satu anggota Tim Transmigrasi Patriot, alumni dari Institut Pertanian Bogor (IPB), bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis kementerian dalam melakukan pemetaan dan analisis potensi di berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia.

“Kami sebenarnya ada tugas dari Kementerian Transmigrasi. Program ini dilakukan untuk melakukan kajian potensi dan analisis kawasan transmigrasi. Kegiatan ini melibatkan tujuh universitas di Indonesia, yaitu IPB University, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro,” jelas Maulydia di sela kegiatan observasi lapangan.

Baca Juga

Tragis! Warga Ponu TTU Dibacok Saat Cari Kepiting di Kolam Faularan

Program kajian nasional ini dibagi menjadi lima tim utama, masing-masing memiliki fokus kajian berbeda.

-Tim A menggali realitas aktual di lapangan, baik dari sisi sosial, ekonomi, kelembagaan, maupun ekologi. mencakup pemetaan aktor lokal, kekuatan komunitas, kondisi sumber daya alam, serta akses terhadap layanan dasar.

-Tim B mengidentifikasi, mengembangkan, dan memetakan potensi komoditas unggulan untuk menjadi basis transformasi ekonomi kawasan transmigrasi.

Baca Juga

Bocah Usia 1 Tahun di TTU Alami Luka Sobek di Pipi Setelah Digigit Anjing

-Tim C menganalisis bentuk kelembagaan eksisting, mengidentifikasi sinergi antar pelaku usaha, serta menyusun model kelembagaan kolaboratif yang mampu menopang rantai nilai komoditas unggulan kawasan

-Tim D mengidentifikasi sumber konflik dan ketegangan sosial, sekaligus menyusun kerangka awal penanganan dan pencegahan konflik yang kontekstual dengan kawasan transmigrasi.

-Tim E merancang kebijakan teknis dan spasial terkait pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur dan layanan publik secara adil, efisien, dan adaptif terhadap kondisi kawasan.

Baca Juga

Lima Pejabat Segera Tempati Posisi Penting di RSP Ponu Timor Tengah Utara

Maulydia bersama timnya dari IPB tergabung dalam Tim C, yang bertugas meneliti kelembagaan ekonomi. Mereka melakukan wawancara dan observasi terhadap berbagai lembaga ekonomi di kawasan transmigrasi Ponu seperti BUMDes, Koperasi Merah Putih, kelompok tani, kelompok wanita tani, peternak, petani, pelaku usaha, serta lembaga perbankan lokal.

 “Kami melakukan wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan data yang nantinya akan digunakan dalam pemetaan dan pembuatan desain model kelembagaan ekonomi yang ideal. Tujuannya agar antar lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDes bisa terintegrasi dan tidak saling bersaing dalam menarik konsumen,” jelasnya.

Saat Tim Transmigrasi Patriot dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia wawancara ibu Vita, Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Insana Utara. Foto: Ist

Baca Juga

Pakai Teknologi Geomembran, Garam Asal Ponu Berkualitas Premium

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, tim dari berbagai universitas mendapatkan porsi penugasan cukup besar yang tersebar di Rote, Alor, Timor, Flores.

Menurut Maulydia, tim IPB telah melakukan pengambilan data di Kecamatan Naebenu (desa Benus dan Manamas), Kecamatan Biboki  Anleu (9 desa termasuk Ponu), Kecamatan Biboki Moenleu (desa Oepua Utara dan Mata Besi), serta akan melanjutkan kegiatan ke Kecamatan Insana Utara (desa Oesoko, Oekolo, dan Humusu Wini) hingga Insana Tengah (desa Tainsala).

Selain pengumpulan data lapangan, tim juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. FGD tersebut dihadiri oleh Camat Biboki Anleu, para kepala desa, kelompok tani, peternak, petani, ketua Gapoktan, Penyuluh pertanian lapang, pengurus koperasi, dan pengelola BUMDes.

Diceritakan Maulydia, Program Ekspedisi Patriot Transmigrasi ini dijalankan dalam tiga tahap besar. Tahap pertama yang sedang berlangsung saat ini difokuskan pada pengumpulan data dan analisis lapangan, yang akan berakhir pada Desember 2025.

Hasil kajian tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi sebagai rekomendasi kebijakan dan rancangan program nasional untuk tahap berikutnya.

“Setelah laporan tahap pertama diserahkan, akan ada tahap kedua untuk melakukan analisis lanjutan berdasarkan hasil temuan lapangan. Lalu di tahap ketiga nanti akan dilakukan implementasi dari rekomendasi program yang sudah disusun,” tambah Maulidia.

Rencananya, tahap kedua akan dimulai pada Januari 2026. Namun, siapa yang akan ditugaskan kembali dalam tahap lanjutan masih menunggu keputusan dari kementerian.

Dalam setiap kelompok, terdapat lima orang anggota yang terdiri dari dosen, alumni, dan mahasiswa dari universitas masing-masing.

FGD di Kantor Camat Biboki Anleu terkait Potensi dan tantangan lembaga ekonomi di kawasan Transmigrasi Ponu. Foto: Ist

Menurut Maulydia, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, secara rutin mengunjungi tim-tim Ekspedisi Patriot di berbagai daerah.

 “Pak Menteri sering mengunjungi tim di lapangan. Kemarin beliau baru dari NTB, kami berharap beliau juga berkesempatan datang ke NTT untuk melihat langsung potensi dan tantangan di kawasan transmigrasi Ponu,” tutup Maulydia.

Sementara itu, Candyda, salah satu anggota tim Patriot transmigrasi asal IPB, menyampaikan bahwa kawasan transmigrasi Ponu memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun terkendala oleh ketersediaan air dan infrastruktur irigasi.

 “Daerah ini sangat potensial untuk pertanian, tapi kendalanya ada di air. Irigasi dan bendungan masih kurang, sehingga petani hanya bisa panen sekali dalam setahun. Kami berharap ke depan ada dukungan dari Kementerian Transmigrasi atau kementerian lain untuk pembangunan bendungan atau sistem irigasi yang lebih baik,” ungkap Candyda.

Selain infrastruktur pertanian, Candyda juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di kawasan transmigrasi.

“Banyak petani dan pengurus koperasi yang belum memahami manajemen kelembagaan ekonomi. Pelatihan bagi BUMDes dan koperasi menjadi hal penting agar lembaga-lembaga ini bisa berjalan efektif dan berkontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Melalui program ini, pemerintah pusat berharap dapat menyusun kebijakan berbasis data dan potensi nyata di lapangan agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat pemukiman baru, tetapi juga tumbuh menjadi pusat ekonomi mandiri yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan transmigran.

Editor : Sefnat Besie