Ungkap Alasan Kembali ke Daerah Tertinggal, Bupati TTU: Kita Bukan Daerah Maju

KEFAMENANU, iNewsTTU.id - Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yoseph Falentinus D. Kebo, bersama Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, mengungkapkan alasan mengapa mereka merasa perlu kembali menjadikan Kabupaten TTU sebagai daerah tertinggal.
Bupati Falentinus Kebo menyampaikan bahwa salah satu tolak ukur untuk menyebut suatu daerah maju adalah angka pertumbuhan ekonomi yang seharusnya berada di atas 10%. Namun, TTU memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah angka tersebut, yaitu kurang dari 3%.
"Perputaran ekonomi kita sangat tertinggal. Kita bukan daerah maju," ujarnya, Senin (24/03/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan di TTU masih di atas 20,89%, yang semakin menguatkan klaim bahwa daerah ini masih jauh dari status sebagai daerah maju.
Menurut Kebo, meskipun ada upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di TTU, kenyataannya daerah ini masih bergantung pada intervensi dari pemerintah pusat.
"Kita mau bertahan bahwa kita maju, tapi sebenarnya kita ini susah. Kita masih membutuhkan banyak intervensi pusat," jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya untuk kembali ke status daerah tertinggal agar ada lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat.
"Dengan kita kembali ke daerah tertinggal, intervensi pusat terhadap kemajuan TTU akan lebih banyak dan lebih berpeluang, sehingga masalah ketertinggalan ini bukan hanya pemda TTU yang memikirkan, tapi juga menjadi kewajiban pemda provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu," ujarnya.
Lebih lanjut, Kebo membandingkan TTU dengan kabupaten tetangga, Kabupaten Belu, yang meskipun juga dianggap sebagai daerah tertinggal, memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah, perputaran ekonomi lebih baik (6%), dan bahkan sudah memiliki bandara.
"Sementara kita? Bandara saja tidak punya, dan perputaran ekonomi masih di bawah 3%," tegasnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan TTU terhadap transfer dana dari pusat yang sangat tinggi, mencapai sekitar 93%. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TTU yang sangat terbatas, hanya sekitar 5,3% dari total suplay ke pusat.
"Ini tidak bisa kita pertahankan, kita harus berani mengambil langkah untuk kembali ke daerah tertinggal," pungkasnya.
Editor : Sefnat Besie