Aksi Penolakan Peralihan Cagar Alam Mutis Juga Terjadi di Kabupaten TTS

SO'E, iNewsTTU.id – Meskipun memasuki hari pertama masa tenang Pilkada, para aktivis dan pejuang agraria di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tidak merasa tenang dengan menggelar demonstrasi didepan Kantor Bupati TTS dan sebelumnya hal yang sama dilakukan di Kabupaten TTU.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mengklaim tanah rakyat di 115 desa di seluruh Kabupaten TTS, serta rencana perubahan status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional, memicu aksi demonstrasi besar-besaran pada 25 November 2024.

Baca Juga

Kayu Sonokeling Sitaan Petugas Kehutanan TTU Hilang dari Lokasi Penampungan

Aliansi Timor Raya, yang terdiri dari 15 organisasi dan satu lembaga adat, Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Amanuban, menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati TTS. Aksi dimulai dengan long march yang berangkat dari Cabang Dua Jalur, dekat Polres TTS, menuju Kantor Bupati.

Namun, demonstrasi sempat terhambat di depan pintu gerbang Kantor Bupati TTS, di mana para peserta aksi dihadang oleh barikade kepolisian Pamong Praja dan anggota Polres TTS.

Para aktivis muda, termasuk mahasiswa asal TTS seperti IKMABAN (Ikatan Mahasiswa Amanuban), FMN, dan IKMAS, semakin terprovokasi dan melancarkan orasi tajam. Meskipun hujan mengguyur, massa tetap bertahan dan meminta untuk bertemu dengan Bupati TTS.

Penjabat Sekda TTS, Denny Nubatonis, menanggapi permintaan tersebut dengan menolak pertemuan langsung, hanya mengizinkan lima orang perwakilan dari massa.

Meski begitu, para demonstran tetap bersikukuh dan mendesak agar Bupati TTS menemui mereka. Setelah tiga jam negosiasi yang alot, akhirnya Bupati TTS setuju untuk menerima 18 orang perwakilan dari aksi massa.

Audiensi di ruang Bupati berlangsung dengan suasana yang basah kuyup karena hujan, namun penuh ketegangan. Pina Ope Nope, perwakilan dari Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat Amanuban, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang mengklaim tanah rakyat dan merubah status Cagar Alam Mutis tanpa melibatkan masyarakat adat.

Baca Juga

Bhabinkamtibmas Kefamenanu Utara Ingatkan Pengantin Baru tentang Bahaya KDRT

"Kami disudutkan dan nama keluarga kami difitnah. Negara ini tidak bisa begitu saja merebut tanah kami," tegas Pina.

Editor : Sefnat Besie