Sengketa Tanah di TTU, Kuasa Hukum Maria Napa Sasi Pertanyakan Sikap BPN

Kefamenanu, iNewsTTU.id – Kuasa hukum Penggugat, Dominikus G. Boymau, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Timor Tengah Utara (TTU) yang tidak memproses pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Maria Napa Sasi.

Hal ini dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mencederai keadilan.

Baca Juga

Fakta Baru Dugaan Mafia Tanah : Kades Dibayar Rp300 Ribu dan Bir untuk Tanda Tangan Pelepasan Tanah

Proses Penerbitan SHM yang Dipertanyakan

Dominikus selaku Kuasa hukum mempertanyakan bagaimana SHM atas nama Anton Napa bisa diterbitkan tanpa adanya dasar hukum yang kuat seperti akta jual beli atau hibah. Sementara itu, permohonan SHM atas nama Maria Napa Sasi sebagai pewaris sah justru tidak diproses oleh BPN TTU.

Boymau menambahkan, Dugaan tindakan diam-diam oleh Anton Napa dan pihak BPN semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada kejanggalan dalam proses penerbitan SHM. Tanpa izin, hak, atau pemberitahuan kepada Penggugat, Anton Napa mengajukan pendaftaran tanah objek sengketa yang menghasilkan penerbitan SHM Nomor 3510 seluas 4.180 meter persegi dan SHM Nomor 03695 seluas 24.108 meter persegi di KM 4, RT/RW: 037/007, Kefamenanu Selatan, Kabupaten TTU. Padahal, tanah tersebut diketahui merupakan milik Penggugat.

Putusan Pengadilan Menguatkan Hak Penggugat

Kepada wartawan si Kantor BPN Timor Tengah Utara, Kuasa hukum
Penggugat menjelaskan bahwa kliennya telah memenangkan sengketa kepemilikan tanah dalam perkara Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.Kfm.

Putusan di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali tetap menguatkan bahwa SHM Nomor 3510 dan SHM Nomor 03695 cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Baca Juga

Sengketa Tanah di SBD, antara Nuria Haji Musa dan Hugo Kalembu Diduga Libatkan Mafia Tanah

"Namun, hingga saat ini, pihak BPN TTU belum menerbitkan sertifikat tanah atas nama Maria Napa Sasi,"ungkap Boymau

BPN Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Pengacara muda Timor Tengah Utara ini menjelaskan, Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurutnya, Dalam konteks ini, tindakan pihak BPN TTU dan Anton Napa yang secara diam-diam mendaftarkan objek sengketa tanpa izin merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

"Tidak hanya melanggar undang-undang, tindakan tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan, keagamaan, dan kepatutan dalam masyarakat,"jelasnya.

BPN Wajib Menjalankan Prosedur yang Benar

Baca Juga

Kasus Sengketa Lahan Terbanyak di Kelurahan Fatukoa

Kuasa hukum menegaskan bahwa BPN TTU tidak boleh menolak penerbitan sertifikat tanah hanya karena ada keberatan dari ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan proses hukum yang telah berjalan.

Pendaftaran tanah harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan hak semua pihak terkait.

Selain itu, dalam hukum waris Indonesia, hak atas tanah yang dimiliki oleh orang tua akan langsung dialihkan kepada anaknya jika orang tua telah meninggal.

Namun, jika pewaris masih hidup, maka hak atas tanah tetap berada di tangan pewaris tersebut.

"Dalam kasus ini, Maria Napa Sasi masih hidup, sehingga ia memiliki hak penuh untuk mendaftarkan tanahnya tanpa perlu persetujuan ahli waris lainnya,"tegas Boymau.

Kuasa hukum berharap agar pihak BPN TTU segera memproses pendaftaran dan penerbitan SHM atas nama Maria Napa Sasi demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Baca Juga

PN Kupang : Eksekusi Lahan di Depan Rujab Gubernur Sudah Sesuai Aturan

Editor : Sefnat Besie