Direktur Lakmas NTT Soroti Penolakan Kendaraan Dinas Operasional oleh Wakil Ketua DPRD TTU

“Penolakan terhadap kendaraan dinas operasional yang sudah tersedia ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan keuangan negara. Pemerintah daerah tidak punya pilihan selain menyediakan kendaraan dinas operasional pengganti, baik melalui pinjam pakai, pengadaan kendaraan baru, atau sewa kendaraan dinas operasional,” ujar Viktor.

Baca Juga

Supervisi Korbinmas Baharkam Polri di Polres TTU, Soroti Peran dan Kendala Bhabinkamtibmas

Ia juga menambahkan, hal yang sama berlaku bagi rumah dinas pimpinan DPRD. Jika rumah dinas yang disediakan pemerintah mengalami perbaikan, maka pemerintah daerah wajib menyiapkan rumah dinas pengganti dengan spesifikasi yang sama hingga perbaikan selesai.

“Jika kedua Wakil Ketua DPRD tersebut mengundurkan diri dan hanya menjadi anggota DPRD, maka tunjangan perumahan dan transportasi akan menjadi hak mereka sebagai anggota DPRD, dan bukan lagi hak mereka sebagai pimpinan,” tambah Viktor.

Viktor mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan hanya terkait dengan kesejahteraan pimpinan DPRD, tetapi juga untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran daerah

Baca Juga

Hemat Anggaran dari Kendaraan Dinas yang Parkir, Jalan Dalam Kota di TTU segera Hotmix

Editor: Sefnat Besie