Ahli Waris Naomi Pau Klarifikasi Pemasangan Pagar Berdasarkan Putusan Hukum

KUPANG,iNewsTTU.id-- Sengketa tanah di Kota Kupang kembali menjadi perhatian setelah keluarga ahli waris dari almarhumah Naomi Pau memasang pagar di lokasi yang saat ini ditempati sebuah toko helm. Pihak keluarga menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum dan membantah anggapan bahwa pemasangan pagar dilakukan oleh pihak tak dikenal.
Melalui juru bicara keluarga, Gama J. E. Ferroh, ahli waris menyatakan bahwa pemasangan pagar dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut beberapa putusan yang menjadi rujukan keluarga:
Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT/1978, tanggal 17 Mei 1979.
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 98/PTK/1981/PDT, tanggal 28 Desember 1981.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1674 K/Sip/1982, tanggal 17 Februari 1984.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107 PK/PDT/1984, tanggal 17 April 1986.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 PK/PDT/1986, tanggal 20 Oktober 1987.
"Kami meminta pengosongan lokasi bukan tanpa dasar, tetapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Gama.
Di sisi lain, pemilik toko helm, Benyamin, diketahui memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Namun, pihak keluarga ahli waris menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjual tanah itu kepada siapa pun.
"Kami ingin memastikan bahwa asal-usul sertifikat tersebut, karena dari pihak keluarga tidak pernah ada transaksi jual beli atas tanah ini," kata Gama.
Pihak ahli waris juga menyebut bahwa tanah yang menjadi objek sengketa memiliki luas 3 hektare atau 30.000 meter persegi, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
Terkait pemasangan pagar, pihak keluarga menegaskan bahwa mereka telah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada para penghuni di lokasi tersebut. Beberapa pihak yang menempati lahan tersebut juga dikatakan telah keluar secara sukarela.
"Kami melakukan pemasangan pagar dengan tertib, tanpa ada tindakan yang mengarah pada intimidasi," jelas Gama.
Saat pihak kepolisian datang ke lokasi, keluarga memberikan penjelasan mengenai dasar hukum tindakan mereka. Gama menyampaikan bahwa pihak kepolisian memahami kondisi tersebut dan situasi di lapangan tetap kondusif.
Menanggapi laporan pemilik toko helm ke pihak kepolisian, keluarga ahli waris menyatakan bahwa mereka menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku.
"Kami berharap semua pihak dapat menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman di kemudian hari," ujar Gama.
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Semua pihak kini menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Editor : Sefnat Besie