Hasto Ditahan KPK, Kepala Daerah dari Kader PDIP Kena Imbas?

Jakarta, iNewsTTU.id – Penahanan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berimbas pada kegiatan partai, khususnya terkait dengan agenda retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam acara retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.

Surat instruksi tersebut tercantum dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang juga dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Ia mengonfirmasi instruksi tersebut pada Kamis, 20 Februari 2025.

"Betul (surat instruksi Megawati)," ungkap Guntur Romli saat dimintai konfirmasi terkait surat tersebut.

Dalam surat tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta untuk menunda perjalanan menuju Magelang, atau jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Surat tersebut menekankan pentingnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk tetap dalam komunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan dari partai, seperti yang tercantum dalam poin kedua instruksi tersebut, yang berbunyi: "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."

Penahanan Hasto Kristiyanto Memicu Instruksi Ini
Instruksi ini diambil sebagai respons terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK pada hari yang sama, Kamis, 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, PDIP mengungkapkan bahwa instruksi itu diberikan menyusul adanya dugaan kriminalisasi hukum terhadap Hasto yang tengah berlangsung. PDIP menyatakan keprihatinan atas proses hukum yang tengah dihadapi oleh Hasto, yang mereka anggap sebagai bentuk kriminalisasi.

"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi," tulis surat tersebut, yang menegaskan bahwa penahanan Hasto memicu kekhawatiran lebih lanjut di kalangan kader partai.

Keputusan Megawati untuk menginstruksikan penundaan retreat ini juga mencerminkan langkah antisipatif PDIP dalam menghadapi situasi politik yang semakin memanas. Seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah diminta untuk lebih fokus pada perkembangan hukum yang tengah terjadi, serta tetap siap untuk memberikan respons yang diperlukan terkait masalah hukum yang melibatkan pimpinan partai.

Editor : Sefnat Besie