Imbas Efisiensi Anggaran, Ada Wacana Pengurangan ASN?
![header img](https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2025/02/10/6e5f4_efisiensi-anggaran.jpg)
JAKARTA, iNewsTTU.id – Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan pemerintah untuk lebih hati-hati dalam mengkaji wacana pengurangan pegawai, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yang muncul seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran. Doli menilai, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dengan cermat mengingat dampak sosial yang ditimbulkan.
"Pengurangan pegawai ini menurut saya harus hati-hati," kata Doli saat ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Wacana pengurangan pegawai ini muncul setelah beberapa kementerian dan lembaga negara mengalami pemangkasan anggaran, yang berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah instansi, salah satunya di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Radio Republik Indonesia (RRI).
Kebijakan efisiensi anggaran ini juga memicu keprihatinan karena terjadi bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional, yang seharusnya menjadi momentum untuk menghargai peran pers dalam menjaga kebebasan informasi.
Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ini sempat viral di media sosial, setelah seorang karyawan TVRI, Ardhitya Putratama, membagikan momen perpisahan yang menyedihkan. Dalam unggahannya, terlihat karyawan TVRI saling berpelukan dan menangis saat berpamitan setelah menerima keputusan PHK.
Tak hanya TVRI, beberapa karyawan kontrak di RRI juga terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini. Selain itu, pemancar radio RRI Pro 4 Semarang terpaksa dinonaktifkan sementara akibat pengurangan anggaran, sehingga siarannya hanya bisa diakses melalui platform digital.
Doli Kurnia menegaskan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pegawai yang selama ini bekerja di kementerian dan lembaga negara memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga mereka. Oleh karena itu, pengurangan jumlah pegawai harus dilakukan dengan penuh pertimbangan.
"Karena itu akan juga berdampak masalah sosial. Kita kan juga harus berpikir bahwa ASN-ASN kita ini juga punya keluarga, punya anak yang harus disekolahkan, dan segala macam itu," ungkap Doli.
Lebih lanjut, Doli meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terkait dampak pengurangan pegawai. Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah perlu mempertimbangkan efek jangka panjangnya terhadap perekonomian keluarga ASN yang terdampak.
"Untuk mengurangi pekerja apalagi jumlahnya cukup banyak, saya kira harus dipertimbangkan dan harus dikaji secara mendalam efeknya nanti seperti apa," pungkasnya.
Editor : Sefnat Besie