Permasalahan keempat menyangkut warga binaan pemasyarakatan anak-anak di bawah umur yang memerlukan keterampilan, pembelajaran, serta dukungan psikologis yang baik selama di tahanan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tenaga pendidik, dan Pemerintah Kota Kupang diharapkan dapat membantu menyalurkan sumber daya manusia untuk mengajar di sekolah yang akan segera diluncurkan.
Permasalahan kelima adalah kekurangan tenaga ahli untuk pelatihan kerja bagi mantan narapidana perempuan, yang mana pelatihan kerja ini sangat dibutuhkan untuk mendukung ekonomi dan keberlangsungan hidup mereka.
Selain membahas permasalahan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi NTT juga mengundang Penjabat Wali Kota untuk menghadiri acara peluncuran Sekolah IT dan Perpustakaan Digital yang akan diselenggarakan pada Sabtu (14/9/2024) mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Linus Lusi menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini dan berkomitmen untuk berkolaborasi serta bersinergi dengan Kemenkumham dalam menyalurkan tenaga dokter, perawat, dan pendidik yang ada di lingkup Pemerintah Kota Kupang secara gratis.
" Masalah yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait seperti PUPR dan PRKP, khususnya dalam menangani masalah toilet dan penerangan lampu jalan, dan saya memastikan akan hadir dalam acara peluncuran sekolah dan perpustakaan digital tersebut," Ujar Linus.
Editor : Sefnat Besie