Koalisi Parpol dan Tantangan Ambang Batas Jelang Persiapan Pilkada TTU 2024

KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, dinamika politik semakin memanas dengan berbagai manuver partai politik untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan.

Viktor E. Manbait menganalisa bahwa Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, pasangan calon kepala daerah harus diusulkan secara berpasangan oleh partai politik.

Baca Juga

Kapolres TTU: Belum Ada Laporan Pidana dan Pelanggaran Pilkada, Upaya Ciptakan Pemilu Damai

Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif di daerah tersebut.

Ia mengatakan, di TTU, dengan jumlah 30 kursi DPRD, ambang batas 20% berarti minimal enam kursi harus dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon.

Dari delapan partai politik yang meraih kursi DPRD TTU, tidak ada satu pun yang memenuhi ambang batas tersebut secara individual, sehingga koalisi menjadi keniscayaan.

Baca Juga

Kapolres Beber Fakta Baru Terkait Kerawanan Menjelang Pilkada TTU 2024

Koalisi Partai:

Editor : Sefnat Besie