Dugaan Pungli Kepala Puskesmas Oepoi Kupang Mengendap di Inspektorat

KUPANG,iNewsTTU.id-- Dugaan praktek pungutan liar (pungli) yang menyeret nama Kepala Puskesmas Oepoi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, drg. Elfride Ruth, kini tengah dalam penyelidikan oleh Inspektorat Daerah Kota Kupang. Laporan mengenai dugaan pungli ini pertama kali mencuat setelah beberapa tenaga kesehatan (nakes) mengadukan kasus tersebut kepada Penjabat Walikota Kupang, Fahrensy Funay, melalui surat resmi yang dikirimkan sejak Februari 2024.

Baca Juga

Karutan Kelas II B Kupang Bersuara terkait Dugaan Pungli di Lembaganya

"Suratnya ke Pj. Walikota pada bulan Februari," ujar seorang tenaga kesehatan pada Selasa (28/05/2024), mengungkapkan kekhawatiran yang mereka rasakan.

Menanggapi laporan tersebut, Penjabat Walikota langsung menginstruksikan Inspektorat Daerah Kota Kupang untuk melakukan penyelidikan mendalam. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut laporan ini. Beberapa nakes telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh inspektorat, namun hasil penyelidikan masih belum dipublikasikan.

Baca Juga

Lembaganya Disorot Publik terkait Dugaan Pungli, Karutan Kelas II B Kupang Memilih Diam

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan pada Senin (27/05/2024), Kepala Puskesmas Oepoi, drg. Elfride Ruth, mengakui bahwa kasus ini sedang dalam proses penyelidikan. "Saya tidak ingin berbicara banyak mengenai (dugaan pungli) ini, karena sedang berproses," kata Elfride dengan nada hati-hati.

Baca Juga

Kanwil Kumham NTT akan Terapkan PP No.94 Tahun 2021 pada ASN yang Terbukti Terlibat Pungli

Elfride menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengaku telah memenuhi panggilan inspektorat untuk memberikan keterangan. Namun, dia menolak memberikan pernyataan tegas mengenai kebenaran dugaan tersebut. "Mohon maaf, saya tidak mau menjawab apapun," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kota Kupang, Frenki Amalo, belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan ini. "Mohon maaf ya, saat ini kita lagi kegiatan dengan KPK RI. Terima kasih," tulis Frenki dalam pesan tertulis yang diterima iNewsTTU.id pada Selasa (28/05/2024).

Baca Juga

Tidak Terima Dimutasi, ASN Rutan Kelas II B Kupang Pertanyakan SK

Laporan ini mencuat setelah sejumlah staf dan nakes Puskesmas Oepoi mengeluhkan adanya pungli yang diduga dilakukan oleh Kepala Puskesmas bersama Kepala Tata Usaha (KTU) Eflin Sina, serta dua bendahara, Maria Korohama dan Rovenolia Ngongo. Mereka diwajibkan menyetor lima persen dari uang perjalanan dinas sebagai syarat penandatanganan surat perjalanan dinas. Praktek ini diduga telah berlangsung sejak 2019 dan uang yang terkumpul diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, masuk ke kantong pribadi para oknum.

Baca Juga

Dugaan Pungli, Kepala Puskesmas Oepoi Kupang dan Staf Diduga Wajibkan Nakes Bayar Upeti

Dana yang dipotong berasal dari Dana Alokasi Umum Spesifik Grand (DAU SG) dan Biaya Operasional Kesehatan yang dikelola oleh Puskesmas. Para nakes berharap praktek pungli ini segera dihentikan karena sangat merugikan mereka yang harus melaksanakan tugas di luar kantor.

Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor kesehatan yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Masyarakat kini menanti hasil penyelidikan dengan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan dan praktek pungli dapat dihentikan.

Editor : Sefnat Besie