Logo Network
Network

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kemenkumham NTT 2023

Rudy Rihi Tugu
.
Senin, 16 Januari 2023 | 12:48 WIB
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kemenkumham NTT 2023
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM NTT, Marciana D. Jone ( Tengah ) saat membuka Rapat Koordinasi Kemenkumham NTT 2023. Foto : Ist

KUPANG, iNewsTTU.id- Kantor Wilayah Kemenkumham NTT menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program/Kegiatan, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2022 di Hotel Neo, 16-18 Januari 2023. Rakor yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone, Senin (16/01/2023), diawali dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kakanwil dengan para Kepala UPT se-NTT.

Dalam sambutannya, Marciana mengatakan, program ataupun kegiatan dan strategi wajib dilaksanakan oleh satuan kerja untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.

"Hal ini sekaligus mempercepat implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas anggaran serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT," ujarnya.

Melalui penandatanganan perjanjian kinerja, lanjut Marciana, para Kepala UPT sepenuhnya bertanggung jawab di dalam mewujudkan komitmen seluruh jajaran untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

"Para Kepala UPT beserta seluruh jajaran harus memiliki integritas moral untuk melaksanakan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani," jelasnya.

Rakor akan diisi pula dengan sosialisasi Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

Menurut Marciana, LKJIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan strategis, disamping itu merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Follow Berita iNews Ttu di Google News

Halaman : 1 2
Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.