KPK Tangkap Bupati Bangkalan Diduga Jual Beli Jabatan Rp5,3 Miliar

JAKARTA, iNewsTTU.id - Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) ditangkap KPK usai diduga melakukan suap jabatan dengan harga yang sangat fantastis sekitar Rp5,3 Miliar.

Bupati Bangkala ditangkap usai jual beli dalam lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, RALAI juga diduga melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) lainnya.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya sekitar Rp5,3 miliar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022) dini hari.

Firli menambahkan, R Abdul Latif Amin Imron diduga juga menerima uang dari hasil pengaturan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

"Selain itu, ada juga penerimaan sejumlah uang yang diterima saudara Bupati Bangkalan RALAI karena turut serta dalam pengaturan beberapa proyek di pemerintah kabupaten Bangkalan," kata dia.

Firli menyebut, uang yang diterima bupati Bangkalan sebesar 10 persen dari nilai proyek.

"RALAI juga diduga menerima penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi dan hal lain. Hal ini akan terus dilakukan penyelidikan KPK," tuturnya.

Seperti diketahui, KPK telah menahan dan menetapkan tersangka Bupati Kabupaten Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dalam kasus jual beli jabatan. Lima orang lainnya sebagai pemberi suap juga telah ditahan dan menjadi tersangka.

Mereka yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili (HJ), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto (WY), Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim (AM) Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat (SH), dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL).

Untuk praktek jual beli jabatan dan seleksi ASN R Abdul Latif Amin Imron mematok harga Rp50 sampai Rp150 juta.  

R Abdul Latif Amin Imron sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan atau pasal 12 B UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk pasal 65 ayat 1 KUHP.

Editor : Sefnat Besie