500 Pedagang Kios di Kupang Mengadu ke PW KKSS NTT, Dugaan Pungli Penjualan BBM Eceran

*Sefnat Besie
Sekira 500 pedagang kios di Kupang sampaikan aduan kepada Ketua KKSS NTT Fahmi Abdullahi soal dugaan Pungli Penjualan BBM Eceran. (Foto: Istimewa).

“KKSS tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial dan silaturahmi. Ketika ada warga yang menghadapi persoalan, organisasi harus hadir, mendengar langsung keluhan mereka, dan berupaya mencari jalan keluar melalui mekanisme yang benar dan sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.

Sebagai langkah sementara, PW KKSS NTT mengimbau para pedagang untuk menghentikan sementara aktivitas penjualan BBM eceran sampai ada kejelasan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai tata niaga BBM eceran.

Menurut Fahmi, langkah tersebut diambil untuk menghindari persoalan yang lebih luas sembari pengurus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang guna mencari solusi terbaik.

PW KKSS NTT juga meminta pimpinan instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat serta melakukan pemeriksaan internal apabila ditemukan anggotanya yang terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan, termasuk dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.

Mendorong Regulasi yang Memberikan Kepastian Hukum

Lebih lanjut, PW KKSS NTT mendorong Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat mengkaji serta menyusun regulasi atau kebijakan daerah yang mengatur tata niaga penjualan BBM eceran secara tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.

Pengurus juga menyoroti adanya praktik pengaturan tata niaga BBM eceran di sejumlah daerah di Indonesia yang dapat dijadikan bahan kajian dan referensi bagi pemerintah daerah, dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu referensi yang menjadi perhatian, terdapat pemberitaan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang membatasi pembelian Pertalite oleh pengecer maksimal 60 liter per hari sebagai bagian dari penataan tata niaga BBM.

KKSS berharap pemerintah daerah dapat mempelajari berbagai kebijakan tersebut untuk merumuskan mekanisme yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan distribusi BBM nasional.

“Jangan sampai masyarakat kecil yang berusaha mencari nafkah justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena belum adanya kejelasan pengaturan di lapangan. Kita ingin ada aturan yang jelas, sehingga pedagang bisa menjalankan usaha secara tertib, petugas dapat melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, dan masyarakat tetap mendapatkan akses BBM dengan mudah,” tambah Fahmi.

PW KKSS NTT menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau organisasi, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan membantu masyarakat luas.

Keberadaan kios-kios BBM eceran selama ini telah menjadi salah satu alternatif akses BBM bagi masyarakat yang jauh dari SPBU. Karena itu, diperlukan solusi yang mengakomodasi kepentingan pedagang, keselamatan masyarakat, ketertiban distribusi BBM, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

Editor : Sefnat Besie

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network