Kabid Humas menambahkan, penanganan kejahatan berbasis digital menjadi perhatian khusus Polri.
Ia mengimbau masyarakat untuk makin bijak memanfaatkan media sosial serta tidak menyalahgunakan konten elektronik yang dapat merugikan orang lain.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a subsidair Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto UU No. 1 Tahun 2026, atau Pasal 407 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru).
Dengan dilaksanakannya Tahap II ini, kewenangan penanganan perkara sepenuhnya beralih ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
