Jika persoalan lahan, administrasi, maupun anggaran menjadi hambatan, pemerintah diminta menjelaskannya secara terbuka kepada warga. Bukan hanya menyebut proses masih berjalan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hambatan itu akan diselesaikan dan kapan penyelesaiannya dilakukan.
Dalam RDP tersebut, Aliansi Bersama Pemangku Kepentingan untuk Korban Erupsi Lewotobi menyampaikan enam tuntutan.
Poin pertama adalah penetapan peta jalan pembangunan huntap. Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diminta menyampaikan secara terbuka data penerima, lokasi dan status lahan, sumber pendanaan, tahapan pembangunan, hingga target penyelesaian.
Kedua, pemerintah diminta melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh warga terdampak, baik yang masih berada di huntara maupun yang telah kembali ke kampung halaman.
Pendataan itu harus mencakup kondisi rumah, tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, dan sumber penghidupan yang terganggu.
Ketiga, pemerintah dituntut membuka informasi mengenai perkembangan pembangunan huntap dan program pemulihan pascabencana, termasuk anggaran, kriteria penerima bantuan, kendala, dan langkah penyelesaiannya.
Keempat, perlindungan dan penghidupan yang layak harus diberikan kepada warga terdampak di sekitar Gunung Lewotobi yang telah kembali ke kampung.
Kelima, warga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lokasi huntap, kriteria penerima, pembangunan, dan program pemulihan.
Pelibatan itu harus memperhitungkan keselamatan, kebutuhan keluarga, akses terhadap pelayanan publik, serta keberlanjutan mata pencaharian.
Keenam, pemerintah diminta menjamin kebutuhan dasar warga selama huntap belum tersedia. Kebutuhan tersebut meliputi air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Aliansi juga meminta adanya kesepakatan penyelesaian yang konkret dan dapat dipantau bersama.
Di hadapan para penyintas dan Aliansi, Asisten I Pemkab Flores Timur Jakobus Ara Kian mengakui persoalan yang disampaikan warga merupakan akumulasi dari keterlambatan pembangunan huntap.
Jakobus menjelaskan pemerintah telah menjalankan sejumlah tahapan pembangunan huntap. Saat ini terdapat tiga lokasi yang disebut sedang berproses, yakni Kuhe, Todo, dan Walang.
Untuk Todo, proses disebut telah sampai pada tahap pelaksanaan.
Sementara Walang masih berada pada tahap persiapan dokumen pengadaan tanah.
Penjelasan pemerintah itu memperlihatkan bahwa pembangunan huntap memang bergerak, tetapi belum seluruhnya sampai pada tahap yang memungkinkan warga segera menempati rumah baru.
Bagi para penyintas yang telah lama kehilangan rumah, persoalannya sederhana: mereka membutuhkan tempat tinggal yang layak dan kepastian kapan bisa mendapatkannya.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
