Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan, pemerintah diminta menyusun langkah pemulihan yang jelas dan terukur.
“Yang kita minta bukan hanya penghentian aktivitas pertambangan. Kita ingin ada kepastian mengenai kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pencemaran atau kerusakan, harus ada tindakan pemulihan yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Lakmas berharap pengalaman aktivitas pertambangan marmer dan mangan di TTU dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pencegahan, pengawasan, dan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan pertambangan.
Selain itu, pengawasan juga perlu diperkuat agar aktivitas pertambangan yang telah dihentikan tidak kembali beroperasi sebelum memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
