KUPANG, iNewsTTU.id-- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan handphone (HP) di lingkungan sekolah bagi siswa SMA, SMK, dan SLB se-NTT. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat resmi bernomor 400.365/3150/UPK3/2026 tertanggal 13 Mei 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo.
Langkah ini diambil sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta mendorong interaksi sosial yang lebih sehat di lingkungan sekolah.
Dalam surat edaran tersebut, Disdikbud NTT menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan membangun karakter, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta interaksi sosial antarsiswa.
“Ketergantungan yang tinggi terhadap perangkat digital sering kali menjadi tantangan dalam menjaga fokus belajar siswa serta kualitas komunikasi antar siswa di sekolah,” demikian salah satu bagian yang tertuang dalam surat tersebut.
Karena itu, seluruh SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTT diminta menerapkan pembatasan penggunaan handphone selama jam sekolah.
Siswa Tetap Boleh Membawa Ponsel
Meski penggunaan handphone dibatasi, Disdikbud NTT tidak melarang siswa membawa perangkat tersebut ke sekolah.
Dalam ketentuan yang diterbitkan, siswa diperbolehkan membawa ponsel, namun harus menyimpannya dalam kondisi nonaktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Ponsel dapat dititipkan pada tempat yang telah disediakan sekolah, seperti tas pribadi maupun loker kelas, sejak jam pelajaran pertama hingga jam pulang sekolah.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi gangguan selama proses pembelajaran dan mendorong siswa lebih fokus terhadap materi yang disampaikan guru.
Penggunaan untuk Pembelajaran Tetap Diizinkan
Disdikbud NTT juga memberikan pengecualian terhadap penggunaan perangkat digital apabila dibutuhkan untuk kepentingan pembelajaran.
Siswa dapat menggunakan handphone ketika guru memberikan instruksi dan perangkat tersebut diperlukan sebagai media pendukung kegiatan belajar mengajar.
Namun penggunaan tersebut harus mendapatkan izin serta berada dalam pengawasan pihak sekolah.
Ketentuan ini dinilai penting mengingat pemanfaatan teknologi digital saat ini telah menjadi bagian dari proses pendidikan modern, termasuk untuk mengakses sumber belajar, aplikasi pendidikan, maupun kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi.
Orang Tua Diminta Hubungi Nomor Piket Sekolah
Dalam surat tersebut, Disdikbud NTT turut mengatur mekanisme komunikasi darurat antara orang tua dan siswa selama jam sekolah.
Apabila terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan orang tua atau wali murid menghubungi anaknya, komunikasi tidak dilakukan melalui nomor pribadi siswa, melainkan melalui nomor piket sekolah yang telah disediakan.
Sekolah diminta menginformasikan nomor layanan tersebut kepada seluruh orang tua dan wali murid sebagai saluran komunikasi resmi selama kebijakan pembatasan penggunaan handphone diterapkan.
Langkah ini dilakukan agar kebutuhan komunikasi penting tetap dapat berjalan tanpa mengganggu proses belajar mengajar di kelas.
Kepala Sekolah Diminta Awasi Pelaksanaan
Disdikbud NTT juga meminta seluruh pimpinan satuan pendidikan untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kepala sekolah bersama para guru dan tenaga kependidikan bertanggung jawab memastikan aturan berjalan dengan baik serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas melalui kepala cabang dinas di wilayah masing-masing.
Pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tingkat administrasi, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah.
Dorong Interaksi Sosial dan Disiplin Digital
Menurut Disdikbud NTT, tujuan utama dari gerakan pembatasan penggunaan handphone ini adalah mengembalikan budaya interaksi langsung di kalangan pelajar yang mulai berkurang akibat penggunaan perangkat digital secara berlebihan.
Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan fokus siswa terhadap materi pembelajaran, mengurangi paparan konten yang tidak mendukung pendidikan, serta melatih kemampuan siswa dalam mengelola waktu secara bijak di era digital.
Pemerintah Provinsi NTT berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah strategis dalam membangun generasi muda yang tidak hanya cakap memanfaatkan teknologi, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan kemampuan bersosialisasi yang baik.
Dengan diterapkannya aturan tersebut, sekolah-sekolah di NTT diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih efektif, produktif, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik secara menyeluruh.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
