JAKARTA, iNewsTTU.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan rencana kebijakan satu harga jual elpiji 3 kilogram (kg) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya krusial untuk mencegah kebocoran subsidi LPG yang selama ini membebani anggaran negara.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa wacana ini kemungkinan besar akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). "Ini ada kemungkinan nanti dalam Perpres kita tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," ucap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR pada Rabu (2/7/2025).
Bahlil menyoroti besarnya anggaran subsidi elpiji 3 kg yang dikeluarkan negara, yang berkisar antara Rp80 triliun hingga Rp87 triliun per tahun. Ia khawatir, jika harga terus meningkat tanpa kontrol yang ketat di lapangan, akan terjadi ketidakselarasan antara harapan pemerintah dengan realita di lapangan.
"Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron," tegasnya.
Secara lebih rinci, kebijakan subsidi BBM dan LPG tepat sasaran yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang mencakup beberapa poin penting. Pemerintah akan melanjutkan pemberian subsidi untuk minyak solar serta subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. Selain itu, kebijakan subsidi BBM tepat sasaran juga akan terus dilanjutkan.
Editor : Sefnat Besie
Artikel Terkait
