Pemkab Ngada Tegaskan Komitmen Berkolaborasi dengan Kumham NTT dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Harapan serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Ngada, Petrus Ngabi agar Tim Perancang melakukan koreksi serta memperkaya substansi ranperda dan ranperbup sebelum nantinya ditetapkan menjadi perda dan perbup. “Kami berharap peraturan ini nantinya bisa diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ngada,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone mengapresiasi Pemda dan DPRD Kabupaten Ngada yang telah melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan penyusunan ranperda dan ranperbup. Kabupaten Ngada bahkan disebut sebagai salah satu kabupaten yang terlibat aktif melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Jangan pernah meragukan komitmen kami untuk mendukung Pemda di dalam menghasilkan produk hukum daerah berkualitas, yakni produk hukum daerah yang dapat diimplementasikan dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum, Yunus P.S. Bureni kemudian memaparkan hasil telaah substansi ranperda dan ranperbup. Terdapat beberapa catatan terkait teknik penormaan yang harus disesuaikan, sebelum akhirnya kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan harmonis dari aspek prosedural, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Setelah dinyatakan harmonis, rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi. (*)

Editor : Sefnat Besie