Diduga Kirim Chat Ajakan Mesum di Hotel, Oknum Anggota BPD di TTU Dilaporkan ke Polisi
KEFAMENANU, iNewsTTU.id – Seorang oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sekon, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), berinisial MO (54), dilaporkan ke polisi setelah diduga mengirim pesan WhatsApp bernada romantis disertai ajakan bertemu di hotel kepada seorang perempuan.
Laporan tersebut dilayangkan oleh AB (26), seorang perempuan yang bekerja sebagai perangkat desa dan merupakan warga Kecamatan Insana.
Ia melaporkan MO atas dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres TTU.
Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/470/XI/2026/SPKT/POLRES TIMOR TENGAH UTARA, yang diterima pada Senin, 16 November 2026, pukul 19.28 WITA.
Dalam laporan tersebut, pelapor mengadukan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berdasarkan keterangan dalam laporan polisi, peristiwa itu bermula pada Selasa, 29 September 2026, sekitar pukul 21.00 WITA.
Saat itu, AB sedang berada di dalam kamar sambil menonton video melalui telepon genggamnya. Tiba-tiba, MO menghubunginya melalui telepon dan meminta agar pelapor membuka pesan WhatsApp yang dikirimkan.
Namun, setelah membaca pesan tersebut, AB mengaku merasa takut.
Ia memilih tidak membalas pesan itu dan langsung memblokir nomor telepon terlapor.
AB kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada calon suaminya. Atas saran calon suaminya, ia membuka kembali blokir nomor MO untuk menanyakan maksud dari pesan yang dikirimkan.
Dalam laporan itu disebutkan, pesan yang dikirim terlapor bernada romantis dan berisi ajakan untuk bertemu di hotel. Padahal, menurut keterangan pelapor, keduanya sama-sama telah memiliki pasangan.
Bukannya memberikan penjelasan, MO justru disebut tidak merespons pertanyaan pelapor dan langsung memblokir nomor WhatsApp AB.
Persoalan tersebut kemudian dibawa ke tingkat pemerintah desa. Pelapor bersama saksi melaporkan kejadian itu sehingga kedua belah pihak sempat membuat surat pernyataan bersama.
Namun, karena terlapor dinilai tidak mengindahkan kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut, persoalan kemudian berlanjut ke tingkat kecamatan hingga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Dalam proses penyelesaian itu, terlapor disebut keberatan terhadap denda adat yang diajukan pelapor. Bahkan, terlapor mempersilakan agar persoalan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Merasa tidak mendapatkan penyelesaian, AB akhirnya mendatangi SPKT Polres TTU untuk membuat laporan resmi agar persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Editor: Sefnat Besie