Kejari TTU Geledah 3 Distributor dan Dinas Pertanian, Usut Dugaan Korupsi Pupuk Subsidi
KEFAMENANU, iNewsTTU.id– Dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mulai memasuki babak serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU resmi meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan menggeledah empat lokasi untuk memburu bukti dugaan penyalahgunaan subsidi pupuk pemerintah senilai hampir Rp11,9 miliar.
Penggeledahan dilakukan tim penyidik Kejari TTU pada Rabu (18/11/2026) di tiga lokasi usaha pengecer pupuk bersubsidi serta Kantor Dinas Pertanian Kabupaten TTU.
Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Andri Tri Wibowo, mengatakan peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah tim menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025.
Dugaan penyimpangan itu antara lain penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran kepada pihak yang tidak berhak atau di luar kelompok tani, hingga ketidaksesuaian dokumen pendukung dengan realisasi penebusan pupuk di lapangan.
“Fokus kami adalah pendalaman terkait subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pupuk itu. Seharusnya subsidi tersebut tepat sasaran, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Andri.
57 Orang Dimintai Keterangan, 27 Dokumen Dikumpulkan
Kejari TTU telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2026. Dalam proses tersebut, tim jaksa meminta keterangan dari 57 orang serta mengumpulkan 27 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi pupuk bersubsidi.
Dokumen yang ditelusuri meliputi alokasi pupuk, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dokumen penebusan, bukti penyaluran, hingga dokumen pendukung lainnya.
Penyelidik juga memeriksa 14 kelompok tani di empat kecamatan. Hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penyaluran pupuk bersubsidi yang tercatat dalam aplikasi e-RDKK atau sistem terkait dengan realisasi penebusan di lapangan.
Kejaksaan menduga ketidaksesuaian tersebut terjadi akibat tidak dilakukannya verifikasi dokumen oleh pejabat berwenang, sehingga membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanipulasi bukti pendukung penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi iFerval.
Subsidi Pupuk Rp11,8 Miliar Jadi Fokus Penelusuran
Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten TTU mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 1.500 ton pupuk urea dan 1.230 ton pupuk NPK.
Editor: Sefnat Besie