Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Polisi Identifikasi Penyebab Rumah Warga Terbakar dan Tewaskan Dua Orang
Advertisement . Scroll to see content

Kejari TTU Geledah 3 Distributor dan Dinas Pertanian, Usut Dugaan Korupsi Pupuk Subsidi

Rabu, 18 November 2026 | 20:00 WIB
  • author *Sefnat Besie
Kejari TTU Geledah 3 Distributor dan Dinas Pertanian, Usut Dugaan Korupsi Pupuk Subsidi
Kejari TTU saat sampaikan progres penanganan dugaan korupsi pupuk bersubsidi. Foto: iNewsTTU.id/Sefnat).

KEFAMENANU, iNewsTTU.id– Dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mulai memasuki babak serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU resmi meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan menggeledah empat lokasi untuk memburu bukti dugaan penyalahgunaan subsidi pupuk pemerintah senilai hampir Rp11,9 miliar.

Penggeledahan dilakukan tim penyidik Kejari TTU pada Rabu (18/11/2026) di tiga lokasi usaha pengecer pupuk bersubsidi serta Kantor Dinas Pertanian Kabupaten TTU.

Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Andri Tri Wibowo, mengatakan peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah tim menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025.

Dugaan penyimpangan itu antara lain penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), penyaluran kepada pihak yang tidak berhak atau di luar kelompok tani, hingga ketidaksesuaian dokumen pendukung dengan realisasi penebusan pupuk di lapangan.

“Fokus kami adalah pendalaman terkait subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pupuk itu. Seharusnya subsidi tersebut tepat sasaran, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Andri.

57 Orang Dimintai Keterangan, 27 Dokumen Dikumpulkan

Kejari TTU telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2026. Dalam proses tersebut, tim jaksa meminta keterangan dari 57 orang serta mengumpulkan 27 dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi pupuk bersubsidi.

Dokumen yang ditelusuri meliputi alokasi pupuk, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dokumen penebusan, bukti penyaluran, hingga dokumen pendukung lainnya.

Penyelidik juga memeriksa 14 kelompok tani di empat kecamatan. Hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penyaluran pupuk bersubsidi yang tercatat dalam aplikasi e-RDKK atau sistem terkait dengan realisasi penebusan di lapangan.

Kejaksaan menduga ketidaksesuaian tersebut terjadi akibat tidak dilakukannya verifikasi dokumen oleh pejabat berwenang, sehingga membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanipulasi bukti pendukung penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi iFerval.

Subsidi Pupuk Rp11,8 Miliar Jadi Fokus Penelusuran

Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten TTU mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 1.500 ton pupuk urea dan 1.230 ton pupuk NPK.

Hingga Desember 2025, realisasi penyaluran tercatat sebanyak 1.299,210 ton urea dan 1.184,050 ton NPK, dengan nilai subsidi yang disalurkan mencapai Rp11.882.986.367.

Besarnya nilai subsidi tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidik untuk memastikan apakah anggaran negara benar-benar disalurkan sesuai ketentuan dan diterima petani yang berhak.

Kejaksaan menilai adanya perbedaan antara data penyaluran dalam aplikasi dengan realisasi penebusan di lapangan berpotensi mengindikasikan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Geledah Tiga Usaha Pengecer dan Kantor Dinas Pertanian

Dalam penggeledahan yang berlangsung sejak pagi, sekitar pukul 09.30 WITA, tim penyidik menyasar tiga lokasi usaha pengecer pupuk bersubsidi, yakni UD idola, Kios Adi Setyo, dan Toko Mikro pertanian, serta Kantor Dinas Pertanian Kabupaten TTU.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen maupun barang bukti elektronik yang berkaitan dengan alokasi, verifikasi, penebusan, serta pendistribusian pupuk bersubsidi.

Andri menjelaskan, penyidik saat ini lebih berfokus pada dokumen administrasi, laporan keuangan, serta bukti pertanggungjawaban penyaluran subsidi. Pemeriksaan terhadap gudang juga dilakukan, namun belum ada kebutuhan untuk menyita stok pupuk sebagai barang bukti.

“Fokus kami adalah kepada laporan-laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait dengan pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Masih Didalami

Kejari TTU menegaskan penyidikan akan menelusuri seluruh rantai distribusi pupuk bersubsidi, mulai dari penetapan alokasi, mekanisme verifikasi dan validasi, penebusan oleh pengecer, hingga penyaluran kepada kelompok tani dan petani penerima manfaat.

Penyidik juga akan mendalami pihak-pihak yang memiliki kewenangan, tanggung jawab maupun dugaan keterlibatan dalam proses distribusi tersebut.

Andri menyebut penyidik telah menemukan indikasi dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang berkaitan dengan proses pendistribusian pupuk bersubsidi. Namun, seluruh temuan masih akan diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian.

Kejari TTU menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif dan hati-hati, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Editor: Sefnat Besie

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut