Warga Desa Manikin TTU Belum Nikmati Listrik PLN, PMKRI Desak Pemerintah Bertindak
Usulan tersebut kemudian diperjuangkan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun, aspirasi warga tidak memperoleh alokasi anggaran. Sementara itu, Pendamping Desa berpandangan bahwa pengadaan kabel twisted semestinya dibiayai melalui APBD, bukan Dana Desa.
Perbedaan pandangan tersebut membuat warga terjebak dalam ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab menyediakan akses listrik bagi mereka.
Aspirasi warga bahkan pernah disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD TTU, tetapi hingga kini belum menghasilkan kepastian penyelesaian.
Harapan sempat muncul pada 2025 ketika warga bertemu petugas PLN yang sedang melakukan pemasangan jaringan listrik di Kantor Camat Noemuti Timur.
Saat itu, menurut penuturan warga, petugas menjanjikan pemasangan jaringan menuju permukiman mereka pada Januari 2026.
Namun, hingga November 2026, janji tersebut belum terealisasi.
Dampak ketiadaan listrik juga dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Warga harus menumpang di rumah tetangga untuk mengisi daya telepon genggam dan laptop.
Ketika mengadakan hajatan maupun mengalami kedukaan, mereka terpaksa menyewa generator set (genset) dengan biaya yang tidak sedikit demi mendapatkan penerangan.
Bahkan, menurut penuturan warga, pernah terjadi jenazah anggota keluarga terpaksa dititipkan di rumah tetangga karena rumah duka tidak memiliki penerangan listrik.
Kesulitan lainnya dialami warga yang bekerja di sawah. Mereka terkadang baru pulang sekitar pukul 22.00 WITA dan harus menyalakan tungku api secara manual dalam keadaan gelap untuk memasak. Kondisi semakin sulit ketika hujan turun dan kayu bakar yang tersedia dalam keadaan basah.
Yohanes Niko Seran Sakan menilai Pemerintah Daerah TTU dan PLN tidak boleh saling melempar tanggung jawab atas persoalan tersebut.
Menurutnya, penyediaan listrik merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia merujuk Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan tenaga listrik, termasuk listrik perdesaan dan wilayah terpencil serta perbatasan.
Selain itu, Pasal 28 undang-undang yang sama mengatur kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
PMKRI pun mempertanyakan dasar kebijakan apabila pengadaan kabel jaringan listrik untuk sembilan rumah warga tersebut sepenuhnya diarahkan menjadi tanggung jawab Dana Desa.
Terlebih, berdasarkan Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, penggunaan Dana Desa untuk sektor kelistrikan memiliki ketentuan tersendiri, termasuk pembangunan listrik alternatif sesuai kewenangan desa.
Karena itu, menurut PMKRI, ketentuan tersebut tidak serta-merta dapat ditafsirkan bahwa seluruh biaya perluasan jaringan distribusi PLN harus dibebankan kepada pemerintah desa.
PMKRI juga menyoroti program elektrifikasi yang sedang berjalan di wilayah TTU. Dalam pemberitaan Agustus 2026, PLN ULP Kefamenanu disebut masih melakukan pemetaan dan penyusunan desain jaringan untuk sekitar 20 dusun yang belum berlistrik.
Selain itu, program Listrik Desa (Lisdes) telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, termasuk Dusun Tainmetan, Desa Ainiut, Kecamatan Insana.
Editor: Sefnat Besie