Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Polisi Identifikasi Penyebab Rumah Warga Terbakar dan Tewaskan Dua Orang
Advertisement . Scroll to see content

Warga Desa Manikin TTU Belum Nikmati Listrik PLN, PMKRI Desak Pemerintah Bertindak

Senin, 16 November 2026 | 16:20 WIB
  • author *Sefnat Besie
Warga Desa Manikin TTU Belum Nikmati Listrik PLN, PMKRI Desak Pemerintah Bertindak
Warga desa Manikin mengeluhkan jaringan listrik PLN belum masuk wilayah mereka.(Foto: istimewa).

KEFAMENANU, iNewsTTU.id– Sembilan kepala keluarga (KK) di Desa Manikin, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT hingga November 2026 belum menikmati akses jaringan listrik PLN. 

Kondisi tersebut membuat warga harus menjalani aktivitas sehari-hari tanpa penerangan listrik, bahkan terpaksa menumpang di rumah tetangga hanya untuk mengisi daya telepon genggam maupun laptop.

Ironisnya, persoalan tersebut masih dialami warga ketika Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Padahal, kebutuhan listrik menjadi bagian penting dalam menunjang kehidupan sosial, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu. 

Melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS), Yohanes Niko Seran Sakan, PMKRI mengkritik Pemerintah Kabupaten TTU, PLN, dan para pemangku kepentingan terkait yang dinilai belum memberikan kepastian penyelesaian persoalan tersebut.

Persoalan itu terungkap setelah Yohanes bersama seorang anggota PMKRI yang juga merupakan warga terdampak melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Selasa (10/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, mereka menemui salah seorang warga, Yovita Iku Tao, untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat.

Berdasarkan keterangan warga, jaringan kabel listrik utama atau kabel twisted belum menjangkau permukiman sembilan KK tersebut. 

Jarak dari titik jaringan listrik terdekat menuju rumah warga diperkirakan mencapai 600 meter.

Warga mengaku telah berulang kali mendatangi kantor PLN untuk meminta perluasan jaringan. Namun, mereka mendapat penjelasan bahwa biaya pengadaan kabel cukup besar sehingga pembiayaannya diarahkan melalui Dana Desa.

Usulan tersebut kemudian diperjuangkan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun, aspirasi warga tidak memperoleh alokasi anggaran. Sementara itu, Pendamping Desa berpandangan bahwa pengadaan kabel twisted semestinya dibiayai melalui APBD, bukan Dana Desa.

Perbedaan pandangan tersebut membuat warga terjebak dalam ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab menyediakan akses listrik bagi mereka.

Aspirasi warga bahkan pernah disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD TTU, tetapi hingga kini belum menghasilkan kepastian penyelesaian.

Harapan sempat muncul pada 2025 ketika warga bertemu petugas PLN yang sedang melakukan pemasangan jaringan listrik di Kantor Camat Noemuti Timur. 

Saat itu, menurut penuturan warga, petugas menjanjikan pemasangan jaringan menuju permukiman mereka pada Januari 2026.

Namun, hingga November 2026, janji tersebut belum terealisasi.

Dampak ketiadaan listrik juga dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Warga harus menumpang di rumah tetangga untuk mengisi daya telepon genggam dan laptop.

Ketika mengadakan hajatan maupun mengalami kedukaan, mereka terpaksa menyewa generator set (genset) dengan biaya yang tidak sedikit demi mendapatkan penerangan.

Bahkan, menurut penuturan warga, pernah terjadi jenazah anggota keluarga terpaksa dititipkan di rumah tetangga karena rumah duka tidak memiliki penerangan listrik.

Kesulitan lainnya dialami warga yang bekerja di sawah. Mereka terkadang baru pulang sekitar pukul 22.00 WITA dan harus menyalakan tungku api secara manual dalam keadaan gelap untuk memasak. Kondisi semakin sulit ketika hujan turun dan kayu bakar yang tersedia dalam keadaan basah.

Yohanes Niko Seran Sakan menilai Pemerintah Daerah TTU dan PLN tidak boleh saling melempar tanggung jawab atas persoalan tersebut.

Menurutnya, penyediaan listrik merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia merujuk Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan tenaga listrik, termasuk listrik perdesaan dan wilayah terpencil serta perbatasan.

Selain itu, Pasal 28 undang-undang yang sama mengatur kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.

PMKRI pun mempertanyakan dasar kebijakan apabila pengadaan kabel jaringan listrik untuk sembilan rumah warga tersebut sepenuhnya diarahkan menjadi tanggung jawab Dana Desa.

Terlebih, berdasarkan Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, penggunaan Dana Desa untuk sektor kelistrikan memiliki ketentuan tersendiri, termasuk pembangunan listrik alternatif sesuai kewenangan desa.

Karena itu, menurut PMKRI, ketentuan tersebut tidak serta-merta dapat ditafsirkan bahwa seluruh biaya perluasan jaringan distribusi PLN harus dibebankan kepada pemerintah desa.

PMKRI juga menyoroti program elektrifikasi yang sedang berjalan di wilayah TTU. Dalam pemberitaan Agustus 2026, PLN ULP Kefamenanu disebut masih melakukan pemetaan dan penyusunan desain jaringan untuk sekitar 20 dusun yang belum berlistrik.

Selain itu, program Listrik Desa (Lisdes) telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, termasuk Dusun Tainmetan, Desa Ainiut, Kecamatan Insana.

Atas dasar itu, PMKRI meminta PLN menjelaskan secara terbuka apakah Desa Manikin telah masuk dalam perencanaan dan pengusulan program elektrifikasi tersebut.

Anggaran Disebut Tersedia, Pekerjaan Belum Dimulai

Dalam upaya memperoleh kejelasan, Yohanes juga mendatangi kediaman Kepala Desa Manikin. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat sehingga belum dapat memberikan keterangan.

Penelusuran kemudian dilanjutkan ke Pos Jaga PLN Noemuti Timur di Desa Haekto.

Dalam diskusi dengan salah seorang petugas jaga, Yohanes memperoleh keterangan bahwa anggaran pemasangan jaringan listrik untuk wilayah tersebut sebenarnya telah tersedia. Namun, vendor pelaksana belum memulai pekerjaan di lapangan.

Pihak pos jaga PLN juga menyampaikan komitmen untuk mengupayakan proses pemasangan jaringan listrik tersebut dalam waktu dekat.

Informasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dari PMKRI, terutama terkait alasan pekerjaan belum dimulai meskipun anggaran disebut telah tersedia.

PMKRI meminta PLN memberikan penjelasan mengenai status anggaran, identitas vendor pelaksana, kontrak pekerjaan, serta kendala yang menyebabkan pemasangan jaringan belum terlaksana sesuai janji sebelumnya.

Yohanes juga mempertanyakan alasan pembiayaan masih diarahkan kepada Dana Desa apabila anggaran pemasangan jaringan listrik memang telah tersedia.

Menurut PMKRI, persoalan tersebut perlu dievaluasi secara serius, terutama menyangkut perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan tim PMKRI, Yovita Iku Tao menyampaikan kekecewaannya terhadap perhatian pemerintah daerah. Ia berharap PMKRI dapat memfasilitasi pertemuan antara sembilan KK terdampak dengan Bupati TTU agar aspirasi mereka bisa disampaikan secara langsung.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu, Gregorius Konanin, turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi masyarakat Desa Manikin yang hingga kini belum menikmati akses listrik.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, ketimpangan akses listrik di wilayah pedesaan tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.

PMKRI Cabang Kefamenanu mendesak PLN ULP Kefamenanu bersama Pemerintah Kabupaten TTU segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi jaringan kelistrikan, mempercepat perluasan jaringan, serta memberikan kepastian jadwal pemasangan listrik bagi warga terdampak.

PMKRI juga menyampaikan enam tuntutan, yakni:

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten TTU segera mengambil langkah konkret untuk memastikan sembilan KK di Desa Manikin memperoleh akses listrik.

2. Mendesak PLN memberikan klarifikasi tertulis mengenai status anggaran, perencanaan, vendor pelaksana, dan jadwal realisasi pemasangan jaringan listrik.

3. Meminta PLN menjelaskan apakah perluasan jaringan sepanjang kurang lebih 600 meter telah masuk dalam perencanaan Program Listrik Desa (Lisdes) atau program pengembangan jaringan lainnya.

4. Mendesak Pemerintah Daerah, PLN, dan Pemerintah Desa Manikin menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai sumber pembiayaan.

5. Meminta DPRD TTU menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerataan akses listrik serta menindaklanjuti aspirasi warga yang sebelumnya disampaikan melalui kegiatan reses.

6. Mendesak evaluasi terhadap keterlambatan pekerjaan apabila benar anggaran telah tersedia dan vendor pelaksana telah ditunjuk.

PMKRI menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka rasio elektrifikasi maupun laporan administratif. Pemerataan akses listrik harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat dusun dan rumah tangga.

Sebab, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masih adanya warga yang harus menjalani kehidupan tanpa penerangan listrik menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah dan pihak terkait.

Editor: Sefnat Besie

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut