Pejabat Penting di Kupang Dilaporkan atas Dugaan Kekerasan Seksual, Korban Berusia 21 Tahun

KUPANG, iNewsTTU.id – Seorang pejabat penting di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21).

Laporan tersebut diterima Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) pada Kamis (12/11/2026). Sementara pihak yang dilaporkan berinisial YL.

Baca Juga

Dijanjikan Kerja di Malaysia, Upah Rp135 Juta Diduga Tak Dibayar Penuh, Kasus TPPO Sumba Dibongkar

Kasus ini kini tengah ditangani penyidik untuk mengungkap secara jelas dugaan peristiwa yang dilaporkan korban.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah penyelidikan.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang," jelas Henry, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

Dugaan Pemalsuan Data Kredit dan Pengalihan Jaminan, Polda NTT Serahkan Dua Tersangka ke Jaksa

Menurut keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika RWM bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai adanya penawaran pekerjaan.

Namun, dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan. Korban kemudian dijemput dan meninggalkan lokasi kejadian.

Baca Juga

Aksi Humanis Personel Polresta Kupang Kota, Tolong Pengendara Jatuh akibat Tumpahan Makanan

Polda NTT Periksa Korban dan Saksi

Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, serta meminta pemeriksaan Visum et Repertum (VER).

Penyidik juga telah meminta keterangan awal dari korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga

Kapolres TTS Pimpin Upacara Serah Terima Pataka Polda NTT, Tandai Pergantian Kapolda

Selain pendalaman hukum, kepolisian turut memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban.

Polda NTT telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil visum. Pendampingan psikologis juga disiapkan bagi korban.

"Kami juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan," jelas Nova.

Baca Juga

Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto Tiba di Kupang, Malam Ini Serah Terima Pataka

Ia menegaskan, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Penyidik Dalami Keterlibatan Pihak Terlapor

Dalam tahapan berikutnya, penyidik akan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polda NTT menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda NTT mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan karena perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tegas Henry.

Polda NTT juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Status pihak terlapor belum dapat disamakan dengan tersangka sebelum adanya penetapan sesuai prosedur hukum.

Editor: Sefnat Besie