Sopir dan Pelajar Terdampak Antrean BBM di TTU, GERMAS PMKRI Desak Penindakan Tegas

KEFAMENANU, iNewsTTU.id– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, terutama sopir angkutan umum, pelajar, dan mahasiswa.

Antrean kendaraan yang mengular membuat sopir angkutan umum kehilangan waktu produktif untuk mencari penumpang. Sementara itu, pelajar SMA dan mahasiswa yang mengandalkan angkutan umum berisiko terlambat ke sekolah maupun kampus akibat kendaraan yang mereka tumpangi terkendala pengisian BBM.

Baca Juga

Menguak Fakta Kelangkaan BBM di Timor Tengah Utara

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Gerakan Masyarakat (GERMAS) PMKRI Cabang Kefamenanu. 

Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kefamenanu, Yohanes Niko Seran Sakan, menilai persoalan kelangkaan BBM harus segera ditangani karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah sopir angkutan umum yang disampaikan GERMAS PMKRI, waktu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut penumpang justru tersita untuk mengantre BBM di SPBU.

Baca Juga

PMKRI Desak Pemda dan Polres TTU Segera Usut Penyebab Kelangkaan BBM di Kefamenanu

Situasi ini berpotensi menurunkan pendapatan harian para sopir yang menggantungkan hidup dari jasa angkutan umum. 

Semakin lama waktu yang dihabiskan untuk mengantre, semakin sedikit pula kesempatan mereka memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dampaknya tidak berhenti pada sopir. Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum juga ikut merasakan kesulitan, terutama pelajar SMA dan mahasiswa yang membutuhkan transportasi untuk menjalankan aktivitas pendidikan.

Angkutan umum atau bemo yang biasanya melayani perjalanan pelajar dan mahasiswa berpotensi terlambat beroperasi karena sopir masih harus mengantre untuk mendapatkan BBM. Akibatnya, perjalanan menuju sekolah dan kampus dapat terganggu.

Selain itu, antrean kendaraan yang memanjang hingga memakan sebagian bahu jalan juga berpotensi menghambat arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

 GERMAS PMKRI Soroti Dugaan Penyelundupan BBM

Menurut Yohanes, dampak yang dirasakan masyarakat tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di wilayah TTU.

Ia menilai persoalan ini tidak cukup ditangani hanya dengan mengurai antrean di SPBU, tetapi juga perlu disertai evaluasi terhadap distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi.

GERMAS PMKRI menduga adanya praktik penyelundupan BBM bersubsidi melalui sejumlah jalur perbatasan Indonesia dan Timor Leste. 

Beberapa titik yang disebut dalam informasi dan penelusuran lapangan mereka antara lain Benain C, Napan, Haumeniana, dan Sunkaen, serta sejumlah wilayah pesisir pantai yang dinilai minim pengawasan.

GERMAS PMKRI juga menyoroti dugaan aktivitas penyelundupan yang disebut berlangsung berulang pada waktu-waktu tertentu. Namun, informasi mengenai jalur dan pola aktivitas tersebut masih memerlukan verifikasi serta penyelidikan lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Yohanes turut mempertanyakan efektivitas pengawasan di wilayah perbatasan dan meminta agar dugaan penyalahgunaan distribusi BBM ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu.

Pemda TTU Diminta Segera Bertindak

GERMAS PMKRI Cabang Kefamenanu mendesak Pemerintah Kabupaten TTU bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, dan pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM untuk segera mengambil langkah konkret.

Menurut Yohanes, pemerintah perlu memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, memperkuat pengawasan di SPBU, serta menindaklanjuti dugaan penyelundupan BBM bersubsidi apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak terus menanggung dampak kelangkaan, terutama para sopir angkutan umum yang kehilangan waktu kerja dan para pelajar serta mahasiswa yang bergantung pada transportasi umum.

“Jangan lagi menutup mata. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil langkah konkret untuk memberantas dugaan penyelundupan BBM demi mengembalikan hak-hak masyarakat kecil,” demikian desakan Yohanes.

GERMAS PMKRI berharap penanganan persoalan BBM di TTU tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menjamin distribusi yang tepat sasaran agar aktivitas ekonomi masyarakat dan perjalanan menuju sekolah maupun kampus dapat kembali berjalan lancar.

Editor: Sefnat Besie