Fernando Resmi Nahkodai HKTI NTT, Targetkan Petani NTT Menjadi Penopang Program MBG

KUPANG,iNewsTTU.id--  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini memiliki kepengurusan baru. Fernando Osorio Soares resmi dilantik sebagai Ketua DPD HKTI NTT periode 2026–2031 dengan membawa komitmen memperkuat sektor pertanian dan memperjuangkan kepentingan petani di seluruh wilayah NTT.

Pelantikan Fernando bersama jajaran pengurus HKTI NTT dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Sudaryono, di Grha Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Rabu (16/9/2026). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan DPN HKTI Nomor Kep061/DPNHKTI/9/2026.

Baca Juga

Ketua HKTI Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat Dorong Pengembangan Pertanian Berbasis Organik

Acara itu dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Sekretaris Daerah NTT Frans Sales Sodo, Rektor Undana, para penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, serta pengurus DPC HKTI dari berbagai kabupaten dan kota di NTT.

Dalam sambutannya, Fernando menegaskan bahwa HKTI NTT akan fokus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari pemulihan infrastruktur pertanian pascagempa di Flores hingga memperluas akses pasar bagi hasil pertanian lokal.

Menurutnya, kerusakan jaringan irigasi dan fasilitas pertanian akibat gempa di Flores harus segera ditangani agar aktivitas produksi masyarakat bisa kembali normal.

“Kami berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap pemulihan infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi yang rusak, sehingga petani bisa kembali berproduksi,” kata Fernando.

Fernando juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menjadi peluang besar bagi petani NTT. Ia berharap hasil pertanian lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok program nasional tersebut.

“Kami berharap program nasional ini, triliunan rupiah yang diturunkan ke tengah-tengah rakyat itu bisa dinikmati petani-petani NTT,” ujarnya.

Ia menambahkan, HKTI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui DPC di seluruh kabupaten dan kota agar berbagai program pertanian dapat berjalan lebih efektif.

Editor: Sefnat Besie