Rencana Pinjaman Daerah Rp100 Miliar Pemkab TTU Disorot

Ia menyebut sejumlah prioritas pembangunan daerah, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan infrastruktur ekonomi menuju sentra produksi, pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan.

Baca Juga

Prihatin Anak TTU Terancam Gagal Kuliah, Kasimirus Kolo Minta Pemda Bertanggung Jawab

"Kalau sekitar Rp77 miliar dialokasikan untuk pembangunan jalan yang membuka akses ke sentra produksi, kawasan pertanian, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat ekonomi masyarakat, tentu pemerintah harus menjelaskan lokasi, target, indikator manfaat, dan keterkaitannya dengan RPJMD," kata Victor.

Namun, lanjut dia, apabila terdapat alokasi untuk pembangunan wisma, ruko, dan rest area, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah proyek tersebut benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah dan memiliki manfaat ekonomi yang jelas.

Menurut Victor, pembangunan aset yang dibiayai melalui pinjaman harus didukung kajian akademik, studi kelayakan, analisis manfaat ekonomi, proyeksi pendapatan, serta road map pengelolaan aset.

Baca Juga

Kabar Gembira Warga Kefamenanu, Jalan Rusak Segera Diaspal, Dana dari Hemat BBM Kendaraan Dinas!

Tanpa dokumen tersebut, kata dia, masyarakat akan kesulitan menilai apakah proyek yang dibiayai melalui pinjaman benar-benar produktif atau justru berpotensi menjadi beban APBD.

Pengamat Soroti Kemampuan Bayar

Sementara itu, pengamat kebijakan publik yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Timor, Doktor Maxi Taolin, meminta pemerintah menjawab sejumlah pertanyaan mendasar sebelum mengajukan pinjaman daerah.

Baca Juga

Aksi Nyata di Lapangan Oemanu, 100 Cemara India Ditanam Sebelum Cross Border

Menurut Maxi, kondisi APBD TTU saat ini, pagu indikatif anggaran 2027, serta skala prioritas pembangunan harus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pinjaman.

Maxi juga mempertanyakan skema pembayaran kembali pinjaman dan proyeksi kemampuan fiskal daerah dalam beberapa tahun ke depan.

DPRD, kata dia, perlu mendapatkan dokumen yang menjelaskan kemampuan pemerintah daerah membayar cicilan pinjaman tanpa mengurangi anggaran untuk program-program prioritas.

Baca Juga

Marak Bangunan Masyarakat di Atas Tanah Pemda KM9, Bupati TTU Bersikap

"Kalau PAD masih terbatas dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, maka pemerintah harus menjelaskan secara rinci dari mana sumber pembayaran pokok dan bunga pinjaman tersebut," ujar Maxi.

Editor : Sefnat Besie