Keuangan Daerah Tertekan, Pemkab Flotim Ambil Langkah Berani Pangkas TPP ASN

DPRD: Keputusan Berat, tapi Demi Stabilitas APBD

DPRD Flores Timur menyebut pemangkasan TPP sebagai keputusan berat namun strategis. Wakil rakyat menekankan bahwa keberlanjutan APBD jangka panjang harus dijaga tanpa mengabaikan beban kerja tinggi para ASN, terutama guru.

Meski menyetujui kebijakan pemerintah, DPRD meminta adanya evaluasi teknis dan skema yang proporsional agar aspek keadilan bagi pegawai tetap diperhatikan.

PGRI Flores Timur Masih Mengkaji, Belum Menolak

Rencana pemangkasan ini mendapat sorotan dari kalangan pendidik. Pada Jumat (28/11), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flores Timur menggelar forum jaring aspirasi yang melibatkan ketua-ketua cabang, pengurus, serta guru penerima TPP.

Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, menegaskan bahwa organisasi belum mengeluarkan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut.

“Perlu saya tegaskan, poin tentang penolakan belum pernah dibicarakan dan belum menjadi keputusan organisasi. Saat ini PGRI masih mendengar, mencatat, dan menyusun kajian awal,” tegasnya di hadapan peserta forum.

Rapat koordinasi PGRI menghasilkan empat fokus utama sebagai dasar kajian dan advokasi sebelum menentukan sikap resmi, yaitu:

1. Menghimpun aspirasi guru ASN dan PPPK penerima TPP.
2. Memperoleh dokumen resmi keputusan DPRD untuk analisis.
3. Menelaah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang TPP, terutama aspek keadilan untuk guru.
4. Menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama seluruh PGRI Cabang.

Dengan demikian, PGRI menegaskan belum menerima maupun menolak rencana pemangkasan tersebut.

Editor : Sefnat Besie