Pengusaha Ungkap Dugaan Jual Beli Rekomendasi dan Monopoli Izin Kuota Ternak Sapi di TTU, Ada Bukti

Menurutnya, kuota tersebut bukanlah milik pribadi, melainkan milik populasi masyarakat TTU yang harus diberdayakan terlebih dahulu.
WK mengingatkan bahwa penting bagi pengusaha luar untuk membeli sapi lokal agar dapat bersaing secara adil, dan tidak menguasai seluruh kuota ternak sapi yang seharusnya diberikan kepada pengusaha lokal.
Ia pun khawatir adanya upaya monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari proses pemberian rekomendasi tersebut.
“Ada yang menggunakan orang lain untuk melakukan hal ini, dan mereka hanya ingin monopoli izin. Saya tidak ingin itu terjadi,” tegasnya.
Meskipun WK mengaku ingin terlibat dalam pengurusan izin di Kabupaten TTS maupun Kabupaten Kupang, ia mengungkapkan bahwa proses rekomendasi di kedua kabupaten itu memang lebih sulit, sehingga pengusaha ternak sapi mencoba mencari cara untuk memenuhi kuota yang ada di TTU.
Menurutnya, hal ini bisa berisiko jika tidak ada pengawasan ketat terhadap penerbitan rekomendasi.
Dalam hal ini, WK berjanji akan memantau dengan seksama perkembangan pemberian kuota ternak sapi yang diperkirakan berjumlah sekitar 7.000 ekor pada akhir tahun 2025.
“Ini di meja Bupati, kan bukan hak kita. Harusnya, ini diberikan kepada dinas terkait karena mereka yang teknis,” jelasnya.
Editor : Sefnat Besie