Polres TTS Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Kapitasi

SOE, iNewsTTU.id - Kasus dugaan korupsi terkait dana Kapitasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus mengalami perkembangan.

Kapolres TTS, AKBP. I Gusti Putu Suka Arsa, mengumumkan bahwa setelah dilakukan gelar perkara di Polda NTT, telah ditetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga

Korupsi Dana Bencana Seroja, Mantan Kepala BPBD TTU Dieksekusi Jaksa

Menurut Kapolres Gusti, kasus ini telah mencapai tahap penyidikan, dan dua orang tersangka sudah resmi ditetapkan.

"Kasus dana kapitasi di Dinas Kesehatan Kabupaten TTS sampai saat ini masih berjalan. Kasus ini sudah sampai pada tahap penyidikan dan sudah ditetapkan 2 orang tersangka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penetapan tersangka kepada kedua individu tersebut.

Baca Juga

Kejari Kota Kupang akan Panggil dan Periksa Petinggi Bank NTT pada Kasus Korupsi Senilai 5 Miliar

"Nanti kita panggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka," tambahnya, sambil tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkembangan kasus ini.

Alfred Baun, ketua Araksi, memberikan dukungan penuh terhadap Polres Timor Tengah Selatan dalam menangani dugaan korupsi dana kapitasi.

Baun menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan bukti kerja keras dari tim penyidik Polres TTS.

Baca Juga

Saksi Sebut Tanah Jalan Veteran di Kota Kupang Tercatat Sebagai Aset Pemerintah Sejak 1989

"Ini merupakan suatu prestasi, karena mengungkap kerugian negara senilai Rp. 6,4 miliar itu bukan hal yang gampang," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Kapolda NTT yang telah mengevaluasi kasus ini dan menyorot pentingnya kerja sama antara Polres TTS dan Kejari TTS.

"Kita berharap agar kasus ini tidak ada hambatan sampai dengan P21," tutup Baun.

Baca Juga

Jaksa Eksekutor, Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Desa Letneo TTU

Kasus ini menarik perhatian karena mengungkap kerugian negara melalui administrasi senilai Rp. 6,4 miliar, dan diharapkan dapat diselesaikan dengan baik melalui koordinasi antara lembaga penegak hukum terkait.

Editor : Sefnat Besie