"Kasus korupsi BTS Kominfo yang cukup lumayan besar angkanya itu sangat disayangkan. Seandainya program itu dieksekusi dengan baik, itu sudah banyak membantu ekonomi digital kita," ucap Jutan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ditaksir merugikan negara hingga sekitar Rp8 triliun. Saat ini, sudah belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain dari kalangan pejabat pemerintah, para tersangka juga berasal dari kalangan swasta dan akademikus.
Prasyarat hilirisasi digital, kata Jutan, ialah tersedianya jaringan internet yang murah dan menjangkau seluruh daerah. Alih-alih diakselerasi, menurut dia, upaya untuk mencapai itu terganjal kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.
"Ganjar menyadari bila pemerintahan saat ini belum maksimal mempersiapkan ekonomi digital tersebut. Itu bisa dilihat dari infrastruktur (BTS 4G) yang seharusnya sudah ada, tapi belum ada," kata Jutan.
Faktanya, akses koneksi internet di Indonesia saat ini masih terpusat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Selain itu, kecepatan internet Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fixed broadband, tergolong "lelet".
Berbasis laporan Speedtest Global Index yang dirilis Ookla, Juli lalu, dengan kecepatan rerata 24,21 Mbps, Indonesia berada di posisi 96 dari 143 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke-8, tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Selain membangun infrastruktur internet yang mumpuni, Jutan berkata Ganjar-Mahfud juga bakal mendorong kapabilitas industri dalam negeri supaya bisa membuat laptop dan ponsel sendiri yang bermutu tinggi, setara dengan kualitas produk global namun dengan harga yang terjangkau.
"Pada zaman Jokowi internet mahal. Infrastruktur juga belum kelar. Maka, Ganjar akan memperbaiki infrastruktur itu. Namun, juga menyentuh ke ranah server. Fokus Ganjar nanti akan meminta ke brand yang sudah membuat usaha ini meningkatkan kualitas," kata Jutan.
Pasar digital juga akan dibangun untuk memastikan perangkat elektronik yang diproduksi dalam negeri bisa tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan teknologi lokal bakal bersemangat berkompetisi menciptakan produk berkualitas.
"Kalau pasar tidak dibantu oleh pemerintah maka pengusaha itu tidak semangat lagi untuk membuat produk lokal. Jadi, sia-sia. Kami ingin mencetak talenta digital dalam negeri sekaligus juga ingin melindungi pelaku digital dalam negeri. Perlindungan aktor usaha kecil dan ekosistem juga dibentuk melalui kerangka regulasi dan kebijakan," ucap Jutan.
Editor : Sefnat Besie